“Namun hal ini tentu harus melibatkan semua parpol di parlemen dan unsur DPD, bagaimana sikap PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD. Partai Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR itu menilai jika Pemilu dilaksanakan pada 2024 maka situasi ekonomi Indonesia akan terganggu karena diperkirakan defisit ekonomi semakin dalam. Padahal menurut Mekeng, ekonomi Indonesia saat ini belum berjalan normal karena pengaruh pandemi Covid-19 dan defisit anggaran yang masih tinggi.
“Mulai 2023, defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen. Artinya, defisit anggaran negara kembali ke aturan UU keuangan negara yaitu berada di bawah tiga persen,” katanya.
Ia mencontohkan, selama pandemi, pembiayaan negara banyak ditopang oleh utang, misalnya pada 2021, utang negara mencapai Rp1.100 triliun. Menurut dia, pada 2022, utang sedikit berkurang karena ekonomi sudah mulai membaik yaitu Rp600 triliun dan pada 2023 sudah tidak boleh hutang lagi.
