KNews.id- Kantor Pusat Perum DAMRI mencatat saldo Piutang per 31 Desember 2016, 31 Desember 2017 dan per 31 Oktober 2018 masing-masing sebesar Rp 1.663.345.132,26, Rp1.544.973.649,59 dan Rp1.297.040.018,26. Berdasarkan rincian buku besar, diantara piutang tersebut terdapat saldo piutang kepada Koperasi Perum DAMRI masing-masing sebesar Rp780.246.931,33 (2016) Rp808.372.931,33 (2017) dan Rp0,00 (2018).
Ironinya,diketahui bahwa pemberian pinjaman kepada Direksi dan pegawai melalui Koperasi DAMRI sebesar Rp1.547.500.000,00 tidak sesuai ketentuan. Hasil keterangan kepada Ketua Koperasi dan Senior Manager (SM) Perbendaharaan/Kepala Divisi (Kadiv) Keuangan, diperoleh informasi bahwa piutang kepada Koperasi Perum DAMRI adalah pinjaman modal kerja kepada Koperasi Perum DAMRI.
Modal kerja tersebut oleh Koperasi Perum DAMRI langsung digunakan sebagai penyaluran pinjaman kepada Direksi dan SM/Kadiv untuk pembelian kendaraan. Pengadaan kendaraan tersebut bukan kendaraan dinas milik dan atas nama Perum DAMRI melainkan pembelian kendaraan untuk dan atas nama pribadi.
Berdasarkan data yang dihimpun Tim Investigator KA atas kelengkapan dokumen pencairan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dokumen proses pemberian modal kerja kepada Koperasi Perum DAMRI, dan Surat Perjanjian antara Koperasi Perum DAMRI dengan Direktur dan Senior Manager, serta pencatatan pada AK/11 selama tahun 2016 sampai dengan 31 Oktober 2018, diketahui hal-hal sebagai berikut:
- Pencairan melalui pemindahbukuan antar rekening tidak ditujukan kepada Koperasi Perum DAMRI, melainkan langsung kepada para pihak yang akan menerima pinjaman untuk pengadaan kendaraan yaitu Direksi dan Senior Manager.
- Pemberian pmjaman modal kerja kepada Koperasi Perum DAMRI yang penyalurannya langsung kepada Direktur dan SM tidak tertuang dalam RKA Perum DAMRI tidak dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi dan tanpa melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- Tidak terdapat perjanjian antara Perum DAMRI dengan Koperasi Perum DAMRI.
- Perum DAMRI tidak memperoleh pendapatan bunga dari pinjaman modal kerja, sedangkan Koperasi Perum DAMRI memperoleh pendapatan bunga sebesar 1% per tahun selama empat tahun.
- Perum DAMRI memotong penghasilan para pihak yang menerima pinjaman dan atas bunganya disampaikan kepada Koperasi Perum DAMRI.
- Saldo Rp0,00 pada 31 Oktober 2018 disebabkan karena menindaklanjuti rekomendasi Kantor Akuntan Publik agar pinjaman modal kerja tersebut dicatat sebagai piutang Perum DAMRI kepada masing-masing pihak yang menerima, sehingga saldo sebelumnya senilai Rp808.372.931,33 dicatat sebagai piutang atas nama masing-masing penerima pada bulan Maret tahun 2018.
Lebih lanjut, guna mengetahui jumlah pokok pinjaman modal kerja kepada Koperasi Perum DAMRI atas saldo awal tahun 2016 yang tersaji sebesar Rp804.909.93I,33, tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena dokumen yang mendukung dan dapat menjelaskan tentang hal tersebut tidak semuanya dapat ditemukan.
Permintaan keterangan kepada Ketua Koperasi Perum DAMRI yang dijabat oleh Senior Manager Umum, diketahui bahwa pada saat diangkat sebagai Ketua Koperasi Perum DAMRI pada tahun 2018, yang bersangkutan tidak diberikan/ditinggalkan suatu catatan maupun dokumen yang dapat menjelaskan hal tersebut.
Penelusuran atas dokumen perjanjian yang ada dan berdasarkan rekapitulasi yang tercatat di Subdirektorat Perbendaharaan diketahui bahwa jumlah awal pinjaman sebesar Rp1.547.500.000,00 yang diberikan mulai tahun 2013 sampai dengan 2018, dengan saldo per 31 Oktober 2018 sebesar Rp559.847.931,00.
Jelas sekali, kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan Perum DAMRI untuk dapat menggunakan Kas sebesar Rp1.547.500.000,00 dengan saldo per 31 Oktober 2018 sebesar Rp559.847.931,00 untuk menunjang kebutuhan operasional dan bisnis. (FT&Tim Investigator KA)
