KNews.id- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi minus Indonesia pada tahun lalu menjadi yang pertama sejak krisis ekonomi 1998 silam. Ketika itu, ekonomi tercatat minus 13 persen.
“Sejak 1998 untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi terkontraksi,” ucap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Jumat (5/2).
Suhariyanto menjelaskan kontraksi ekonomi Indonesia pada 2020 disebabkan covid-19. Pandemi itu telah melumpuhkan seluruh sektor ekonomi. Sementara, krisis pada 1998 terjadi karena sektor moneter atau keuangan. Artinya, sektor yang terdampak hanya keuangan, sedangkan krisis yang terjadi pada tahun lalu berpengaruh ke seluruh kegiatan ekonomi.
Sementara, jika dilihat dari pengeluaran, mayoritas indikator mencatatkan minus sepanjang 2020. Rinciannya, konsumsi rumah tangga terkontraksi 2,63 persen, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) terkontraksi 4,29 persen, investasi terkontraksi 4,95 persen, ekspor terkontraksi 7,7 persen, dan impor terkontraksi 14,71 persen.
“Seluruh komponen tumbuh negatif kecuali konsumsi pemerintah,” kata Suhariyanto.
Pada tahun lalu, konsumsi pemerintah naik 1,94 persen. Meski begitu, angkanya tetap saja melambat dari 2019 yang tumbuh 3,26 persen.
“Perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah disebabkan perlambatan pertumbuhan belanja pegawai pada 2020. Belanja pegawai tumbuh 1,18 persen, pada 2019 tumbuh 8,49 persen,” jelas Suhariyanto.
Secara keseluruhan, investasi menjadi sumber kontraksi ekonomi terdalam, yakni minus 1,63 persen. Lalu, konsumsi rumah tangga yang menyumbang kontraksi sebesar minus 1,43 persen.
Ekonomi 2020 Minus Gara-gara Serapan Dana PEN Tak Maksimal
Sejumlah ekonom menilai pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen pada 2020 tak lepas dari realisasi serapan dana penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tak maksimal. Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan kontraksi ekonomi tahun lalu mengindikasikan dana PEN tidak efektif mendorong daya beli masyarakat. Imbasnya, ekonomi belum bisa tumbuh positif pada kuartal IV 2020, yakni masih kontraksi 2,19 persen.
“Jadi ini satu pelajaran penting terkait stimulus kurang efektif, pencairan terlambat, tidak semua terserap,” ujar Bhima seperti melansir CNNindonesia.com.
Sebagai catatan, tahun lalu, pemerintah menganggarkan dana penanganan covid-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun. Namun, realisasinya tak mencapai 100 persen. Pada Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pemerintah hanya mampu menyalurkan dana sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu.
Rinciannya, realisasi untuk klaster kesehatan sebesar Rp63,51 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun, sektoral k/l dan pemerintah daerah Rp66,59 triliun, dukungan UMKM Rp112,44 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun, dan insentif usaha Rp56,12 triliun.
Selain itu, kepercayaan masyarakat belum pulih karena pemerintah belum mampu mengendalikan tambahan kasus harian kasus covid-19. Ini menyebabkan masyarakat masih menunda konsumsi serta cenderung memilih menabung uang mereka di bank. Imbasnya, pemerintah kehilangan momentum pemulihan ekonomi di kuartal IV 2020 lalu.
“Pemerintah banyak salah melangkah, stimulus pada Maret-September lebih banyak bantu dunia usaha dari pasokan, tapi masalah utamanya justru masyarakat tidak berani belanja, jadi masalahnya dimana bantuannya dimana,” terangnya.
Bhima memperkirakan ekonomi Indonesia membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali mencapai level positif. Pasalnya, kepercayaan masyarakat kepada program vaksinasi sudah mulai memudar. Padahal, program vaksinasi merupakan senjata utama tidak hanya menekan sebaran virus corona tetap juga mendorong perekonomian.
Belum lagi, masyarakat mempertanyakan distribusi vaksin ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Ia menuturkan berdasarkan data The Economist, Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan waktu distribusi vaksin lebih lama dibandingkan negara lain.
“Harapannya di semester II 2021 sudah kembali ke positif, meskipun tidak langsung ke 5 persen, paling cepat lima persen tercapai di 2023-2024,” ucapnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal juga menyatakan capaian pertumbuhan tersebut lebih rendah dari proyeksinya yakni minus 1,85. Namun, masih sesuai dengan rentang prediksi pemerintah. Sepakat dengan Bhima, ia menilai kondisi ini disebabkan kurang maksimalnya kinerja dana PEN.
“Sepertinya PEN ini tidak mampu disalurkan dengan cukup signifikan sehingga kontraksi minus 2,07 persen,” tuturnya.
Namun, ia menilai laju perekonomian Indonesia sudah berbalik arah ke positif pada 2021 ini. Hal ini tercermin PMI manufaktur Indonesia yang sudah mencapai posisi 52 di Januari 2021.
“Masih ada kemungkinan untuk tumbuh melesat di 2021 asalkan ada vaksinasi bisa dilakukan dengan baik, harapannya kita bisa melakukan vaksin mandiri dengan melibatkan swasta sehingga waktu distribusinya lebih ditingkatkan,” tuturnya.
Bayang-bayang Depresi
Bhima menuturkan Indonesia belum memasuki depresi ekonomi meskipun sudah mengalami kontraksi tiga kuartal berturut-turut sepanjang tahun lalu. Namun, jika pada kuartal I 2021 ini Indonesia kembali mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, maka sudah memasuki wilayah depresi ekonomi.
“Ini masih resesi tapi apabila sampai 4 kuartal berturut-turut atau 1 tahun masuk depresi ekonomi,” ucapnya.
Sementara itu, Fithra mengatakan Indonesia masih jauh dari depresi ekonomi. Pasalnya, depresi ekonomi terjadi apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi lebih dari tiga tahun dan penggunaannya sampai dua digit.
“Sebagai rujukan depresi besar atau great depression terjadi pada 1929-1934 selama lima tahun. Tapi, kalau tiga tahun lebih itu depresi ekonomi,” katanya.
Selain itu , depresi ekonomi juga ditandai dengan peningkatan pengangguran yang drastis, penurunan tajam kredit, gagal bayar utang, dan sebagainya. Sementara, Indonesia saat ini tidak memiliki ciri-ciri tersebut. (Ade)
Sumber: CNNIndonesia
