KNews.id – Jakarta, Di tengah suasana transisi pemerintahan pasca-Pemilu 2024, sebuah narasi bawah tanah mulai mengemuka: perang dingin kekuasaan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden petahana Joko Widodo. Ketegangan ini tak lagi sekadar wacana politik, tetapi menjelma ke dalam gerakan nyata—terstruktur dan terukur—yang melibatkan aktor-aktor lama dengan wajah baru.
Salah satu babak paling menarik adalah kembalinya sejumlah purnawirawan TNI yang pernah tergabung dalam Tim Mawar ke jabatan-jabatan strategis, baik di instansi pemerintahan maupun BUMN. Di bawah kepemimpinan Prabowo di Kementerian Pertahanan, mereka tidak sekadar menjadi pembantu teknis, tetapi tampil sebagai arsitek pengaruh di balik kebijakan pertahanan, birokrasi, bahkan ekonomi negara.
Langkah ini tak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang tengah memanas. Prabowo, yang kini berada di ambang kekuasaan penuh, diduga mulai menata barisannya dengan orang-orang yang loyal secara historis dan ideologis. Dalam narasi ini, Tim Mawar bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi dijadikan “pasukan pengaman” untuk mensterilkan pengaruh orang-orang Jokowi yang dianggap membentuk kartel birokrasi dan “mafia anggaran” selama satu dekade terakhir.
Di sisi lain, Jokowi juga tidak tinggal diam. Lewat penempatan purnawirawan non-Prabowois dan loyalis sipil ke lembaga strategis seperti BSSN, BIN, BUMN tambang, hingga posisi staf khusus presiden, Jokowi seolah sedang membangun benteng pasca-kepresidenan. Ia sadar bahwa kekuatan informal lebih menentukan dalam politik Indonesia, terutama ketika negara memasuki masa presidensialisme transisi.
Yang terjadi bukan sekadar penataan ulang jabatan, tapi pertarungan pengaruh dalam bayang-bayang. Prabowo diyakini ingin membersihkan birokrasi dari “orang-orang Jokowi” dengan cara halus namun sistematis, termasuk melalui audit, rotasi jabatan, dan reorganisasi kebijakan. Sementara Jokowi tampak memainkan politik waktu, berharap “orang-orangnya” yang tersebar di berbagai posisi bisa menjadi mata dan telinga dalam menjaga warisan dan agenda politik jangka panjang.
Dalam skenario ini, Tim Mawar tampil bukan semata sebagai entitas militer masa lalu, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi sipil Jokowi. Ironisnya, langkah ini juga membuka kembali luka lama soal pelanggaran HAM, yang sampai hari ini belum sepenuhnya terselesaikan.
Pertanyaannya kini: apakah “perang dingin kekuasaan” ini akan tetap dalam batas diplomasi kekuasaan, atau berubah menjadi konflik terbuka antar institusi negara?
(FHD/NRS)
