Oleh: Ubedilah Badrun Analis Sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
KNews.id- Maaf pujian Profesor Kishore kepada Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius dan pemimpin paling efektif di dunia dalam perspektif politik demokrasi itu basis indikatornya terlalu lemah dan subyektif. Lebih dari itu telah mengabaikan prinsip-prinsip akademik pada ranah ilmu politik dengan area studi demokrasi, serta mengabaikan wajah lain Jokowi dalam indikator demokrasi.
Sebab, jika ukuran jenius itu diukur hanya dari efektifitasnya merangkul Prabowo-Sandi dalam kabinet, mampu mengesahkan UU Omnibus law yang pro oligarki, dan soal ekonomi dengan versi sepihak dan tidak komprehensif menurut saya itu ukuran yang sangat tidak utuh.
Saya menangkap atau menduga kuat ada subyektifitas yang kuat pada Prof Kishore karena menilai Presiden Indonesia dari indikator perspektif kepentingan Singapura dan oligarki ekonomi. Keliru jika menilai ekonomi Indonesia hanya dari utang publik, mengabaikan utang negara, mengabaikan angka kemiskinan, pengangguran, PHK dll.
Ternyata Prof. Kishore juga salah data soal utang publik yang disebut kurang dari 40% dari PDB. Faktanya Publikasi terkini kondisi utang sektor publik berupa SUSPI Triwulan II-2021 yang dirilis akhir September 2021. Disajikan posisi total utangnya telah mencapai Rp12.826,43 triliun. Rasionya atas Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 77,64%. Lebih dari itu Prof Kishore mengabaikan data lain dalam menilai. Data lain yang saya maksud adalah mengabaikan data bahwa dalam kepemimpinan Jokowi indeks demokrasinya justru mendapat skor terburuk sepanjang 14 tahun terakhir dengan angka 6,30.
Skor kebebasan sipil juga merah hanya mencapai 5,59, indek kebebasan internet juga skornya merah hanya 49. Bahkan indeks Hak Azasi Manusia juga rapotnya merah hanya 2,9. Profesor Kishore juga mengabaikan pelanggaran hak azasi manusia atas tewasnya sejumlah anak muda dan mahasiswa dalam berbagai aksi memperjuangkan hak-hak rakyat banyak. Saya menilai, penilaian Prof Kishore ini sangat berbahaya karena mengabaikan nilai-nilai penting demokrasi dan mengabaikan nyawa manusia. (AHM/bcra)
