KNews.id – Jakarta, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, buka suara soal bursa pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan yang disebut akan berlangsung beberapa waktu mendatang.
Bursa Sekjen PDI Perjuangan mengemuka untuk mencari pengganti Hasto Kristiyanto yang saat ini terjerat kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Jamil mengatakan tentu banyak kriteria yang harus dipertimbangkan untuk figur tertentu dijadikan sekjen PDIP.
“Beberapa diantaranya, loyalitas ke partai, integritas, kematangan politik, dan kemampuan manajerial partai,” kata Jamil. Selain itu, menurutnya, perlu juga diperhatikan keseimbangan antar faksi yang ada di PDIP.
Termasuk pertimbangan hasil fusi sejumlah partai yang membentuk PDIP. Keseimbangan itu diperlukan agar harmonisasi internal PDIP dapat tetap terjaga. Dari kriteria tersebut, Jamil menilai ada dua sosok kader PDI Perjuangan yang layak menjadi sekjen PDIP. “Yakni Ahmad Basarah dan Deddy Sitorus. Dua sosok ini dinilai dapat menjembatani antar faksi yang ada di PDIP,” ucapnya.
Bukan tanpa alasan, Jamil menyebut kedua sosok tersebut dapat dipertimbangkan menjadi Sekjen PDI Perjuangan karena usianya juga relatif masih muda. “Hal ini dapat mengimbangi Megawati yang dinilai sudah sepuh,” jelas Jamil.
Tak hanya itu, ia juga menyebut kapasistas keduanya juga tak kalah dengan Hasto Kristiyanto. Dengan begitu, Megawati tidak akan kesulitan dalam mendelegasikan kepemimpinannya kepada kedua sosok tersebut.
“Keduanya juga sudah matang dalam berideologi. Termasuk juga dalam memahami Soekarnoisme. Jadi, Ahmad Basarah dan Deddy Sitorus sangat layak menjadi Sekjen. Tinggal Megawati menunjuk salah satu dari kedua kader terbaiknya,” pungkas Jamil.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, merespons kemungkinan Hasto Kristiyanto kembali menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP dalam Kongres tahun 2025 ini. Djarot mengatakan pihaknya tak bisa menginterpretasi. Namun untuk saat ini Sekjen PDIP masih Hasto Kristiyanto.
“Wah Itu kita tidak bisa menginterpretasi seperti itu, ya. Tetapi yang jelas, Sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto,” kata Djarot seusai peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Menurutnya, penunjukan Sekjen adalah kewenangan ketua umum terpilih dalam Kongres. “Begini, di dalam Kongres itu, ketua terpilih itu mempunyai hak preogratif untuk menyusun kepengurusan, termasuk Sekretaris Jenderal,” ujar Djarot. Tak hanya Sekjen, struktural kepengurusan pimpinan pusat juga akan ditentukan oleh Megawati.
“Nah, ini menjadi kewenangan penuh dari ketua umum. Karena yang dipilih, sekali lagi, yang dipilih oleh Kongres itu hanya ketua umum,” ucap Djarot. Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa seluruh kader PDIP menginginkan Megawati kembali menjadi ketua umum dalam Kongres yang akan digelar tahun ini.
“Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki itu ketua umum tetap ibu Megawati Soekarnoputri,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Djarot menyebut bahwa Kongres tinggal mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. “Sehingga Kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030,” ujarnya.
