KNews.id – Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai, PDI-P tidak tersandera elektabilitas Anies Baswedan dalam menentukan calon Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hal tersebut dikatakan Cecep merespons keputusan PDI-P yang mengusung Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai calon gubernur dan mantan Gubernur Banten Rano Karno sebagai calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Sebelum nama Pramono diumumkan, PDI-P digadang-gadang mencalonkan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, terlebih Anies sudah berkunjung ke Kantor DPD PDI-P di Jakarta Utara pada Sabtu (24/8/2024).
Menurut Cecep, penunjukkan Pramono sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menunjukkan bahwa PDI-P benar-benar partai yang mengedepankan ideologi sekaligus partai kader atau mengutamakan kader sendiri untuk maju Pilkada. “Iya (PDI-P tidak tersandera elektabilitas Anies),” ujar Cecep kepada Kompas.com, Rabu (28/8/2024).
PDI-P harus bekerja lebih keras Cecep mengatakan, PDI-P harus bekerja ekstra keras setelah memutuskan mengusung Pramono di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Pasalnya, elektabilitas Pramono tidak sekuat Anies, termasuk Ridwan Kamil yang sudah dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Selain itu, elektabilitas Pramono juga lebih rendah dari mantan Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
Elektabilitas Anies mencapai 42,8 persen dan Ridwan Kamil sebesar 34,9 persen berdasarkan hasil survei Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMR. Anies juga unggul secara elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Ahok berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Selasa (16/7/2024).
Pilkada Jakarta 2024: Anies 29,8 Persen, Ahok 20 Persen, Kaesang 1 Persen Elektabilitas Anies mencapai 29,8 persen, sementara Ahok 20 persen, Ridwan Kamil 8,5 persen, dan Kaesang Pangarep 1 persen.
Dalam survei Litbang Kompas, tidak ada nama Pramono dalam calon Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih warga. Adapun, margin of error survei SMRC sebesar +/-4,5% dan Litbang Kompas +/-4,9 persen.
“Biarpun yang bersangkutan (Pramono) itu mantan Sekjen PDI-P kemudian masih Seskab, tapi dia endak begitu dikenal (warga DKI Jakarta,” kata Cecep. “Sehingga dalam waktu dua bulan ke depan PDI-P harus mengenalkan Pramono Anung ke warga Jakarta dan bagaimana Pramono Anung disukai dan mau dipilih oleh para pemilih masyarakat Jakarta,” tambahnya.
Apa Alasan Sudirman Said Daftar Capim KPK? PDI-P punya pengalaman traumatis dengan Anies Baswedan Lebih lanjut, Cecep menegaskan, keputusan PDI-P mendukung Pramono tidak bisa dilepaskan dari pengalaman traumatis ketika Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada saat itu, pasangan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI-P kalah dari pasangan Anies-Sandiaga Uno.
Pilkada tersebut dinilai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro sebagai kontestasi yang tidak beretika karena diwarnai isu suku, agama, ras, dan golongan yang menyasar Ahok-Djarot.
Cecep juga mengatakan, jadi atau tidaknya PDI-P mengusung Anies berada di tangan Megawati selaku ketum. Ia menilai, tidak ada kompromi atau titik temu antara Anies dan PDI-P meski keduanya saat ini menjadi pihak yang “dikucilkan” di Pilkada setelah PKS, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, hingga PPP memutuskan bergabung dengan KIM Plus dan mengusung calon kepala daerah sendiri serta mengurangi keterlibatan PDI-P.
“Partai tarunglah (PDI-P). Biarpun sekarang elektoral Pramono tidak terlalu tinggi, tidak terlalu baik, RK sebenarnya punya tantangan juga di Jakarta dan ini jadi pertarungan yang relatif lebih ya. Tapi (Pramono) tetep harus mengejar (Ridwan Kamil) kemudian mesin partai PDI-P lebih giat lagi,” imbuh Cecep.
