KNews.id- Badan Pegawas Tenaga Nuklir atau Bapeten merupakan salah satu entitas pelaporan. Sehingga wajar saja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan.
By the way, dalam laporan keuangan Bapeten per 31 Desember 2016 tingkat kepatuhan Bapeten terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terbilang masih belum maksimal.
Buktinya, dari dokumen yang dimiliki Tim Investigator KA, atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ditemukan enam permasalahan yang terjadi. Tiga dari pengelolaan belanja dan 3 dari pengelolaan dan pengendalian aset.
Misalnya saja, pengadaan software perangkat lunak analisis dinamika fluida yang dibeli dengan nilai kontrak sebesar Rp1.766.294.300 belum dimanfaatkan secara optimal. Sehingga mengakibatkan realisasi belanja sebesar Rp1.766.294.300 untuk pengadaan aset tersebut belum secara optimal berhasil guna dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPETEN.
Kemudian, untuk diketahui, pengadaan sofware tersebut pada Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) Kedeputian Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (KBPKN) BAPETEN yang melakukan perikatan dengan PT PMT untuk melaksanakan pengadaan Perangkat Lunak Analisis Geoteknik.
Menariknya, kalau kita teliti bagaimana pengadaan software tersebut belum dimanfaatkan, karena Pejabat Pembuat Komitmen hanya meng-copy paste (mengutip) dari file kontrak tahun sebelumnya. Artinya, pengadaan software di Bapete dicurigai kebutuhannya. Benarkah pengadaan software Perangkat Lunak Analisis Geoteknik benar-benar dibutuhkan?
“Jangan-jangan hanya proyek-proyekan, asal anggaran tersebut keluar dari APBN,” kata masyarakat.(FT&Tim Investigator KA)
Discussion about this post