KNews.id – Beijing, Pemerintah China mengeluarkan peringatan resmi kepada warganya di Bangladesh untuk tidak terlibat dalam praktik “membeli istri asing” atau pernikahan lintas negara yang bersifat komersial.
Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya laporan tentang penipuan pernikahan dan perdagangan manusia yang menyasar perempuan dari Asia Selatan, termasuk Bangladesh. Dalam pernyataan yang disampaikan Minggu (25/5/2025) malam, Kedutaan Besar China di Dhaka, Bangladesh, menekankan bahwa warga China sebaiknya tidak mudah tergiur oleh tawaran pernikahan cepat di luar negeri yang banyak beredar di media sosial.
Disebutkan pula bahwa hukum di China melarang lembaga perjodohan menyediakan jasa pencarian pasangan internasional. Setiap aktivitas semacam itu, jika dilakukan dengan cara menipu atau untuk mencari keuntungan, dianggap ilegal.
“Warga diminta menghindari agensi perjodohan komersial lintas negara dan waspada terhadap penipuan cinta daring. Risiko kehilangan uang, bahkan kebebasan, sangat nyata,” tulis pernyataan tersebut.
Dampak krisis gender dan pernikahan di China
China saat ini menghadapi surplus sekitar 35 juta pria yang kesulitan mencari pasangan, sebagian besar akibat kebijakan satu anak yang diberlakukan selama tiga dekade dan kecenderungan masyarakat untuk lebih menginginkan anak laki-laki.
Akibatnya, banyak bayi perempuan yang mengalami aborsi selektif atau ditelantarkan. Selain itu, angka pernikahan di China terus menurun. Pada 2024, hanya tercatat 6,1 juta pernikahan, turun dari 7,7 juta pada tahun sebelumnya.
Banyak perempuan muda di China memilih menunda atau tidak menikah karena tekanan ekonomi dan beban peran gender yang berat. Fenomena ini menciptakan gelombang pria lajang di pedesaan, yang disebut sebagai “shengnan shidai” atau generasi pria yang tertinggal.
Kini, pria-pria ini disebut mulai melirik negara-negara seperti Pakistan, Rusia, dan Bangladesh untuk mencari pasangan dengan cara “membeli istri” melalui sindikat ilegal.
Bangladesh jadi sasaran
Peringatan dari Kedutaan China di Bangladesh ini muncul setelah laporan media dan organisasi HAM yang menunjukkan bahwa perempuan Bangladesh menjadi korban perdagangan manusia dengan dalih pernikahan.
Menurut The Daily Star, perempuan-perempuan ini dijual ke China oleh sindikat kriminal. Pihak kedutaan menekankan bahwa warga China yang terlibat dalam pernikahan lintas negara ilegal di Bangladesh bisa ditangkap dan dituduh melakukan perdagangan manusia.
Komentar kontroversial dan tuntutan tindakan Seorang profesor ekonomi dari Universitas Xiamen, Ding Changfa, sempat menuai kritik setelah menyarankan agar pria China mempertimbangkan untuk menikahi perempuan dari luar negeri demi mengatasi krisis pernikahan. Ia menyoroti tingginya biaya pernikahan di China, yang mencapai 600.000 yuan (sekitar Rp 1,3 miliar), sehingga sulit dijangkau oleh mayoritas pria di daerah. Sementara itu, Pakistan juga disebut sebagai pusat utama jaringan perdagangan pengantin ini.
Laporan Human Rights Watch tahun 2019 menyoroti bagaimana perempuan dari keluarga Kristen miskin di Pakistan kerap dipaksa menikah dengan pria China. Penegakan hukum yang tidak tegas di kedua negara dinilai memperburuk situasi.
