KNews.id – Jakarta, Pemerintah buka suara terkait keraguan sejumlah pihak terhadap data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS sebelumnya mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada kuartal II-2025.
Para ekonom yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi tak sampai 5 persen mulai mempertanyakan keabsahan data BPS. Mereka pun mendorong pemerintah untuk menjelaskan metode penghitungan yang digunakan.
“BPS harus menjelaskan secara detail metodologi yang digunakan, termasuk indeks untuk menarik angka nilai tambah bruto sektoral dan juga pengeluaran,” kata Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda dalam keterangan tertulis pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Berikut respons Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi mengenai data pertumbuhan ekonomi yang diragukan:
Airlangga Bantah Ada Permainan Data
Airlangga membantah tudingan manipulasi data pertumbuhan ekonomi. “Mana ada (permainan data),” ucap Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.
Dia menjelaskan bahwa sesuai data BPS, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) tumbuh tinggi sebesar 4,97 persen secara tahunan. Komponen konsumsi rumah tangga itu menyumbang hingga 54,25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, investasi yang diukur dengan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 6,99 persen. Dia juga menyebut transaksi uang elektronik tumbuh 6,26 persen secara tahunan, serta transaksi marketplace atau lokapasar yang tumbuh 7,5 persen secara kuartalan atau quarter-to-quarter.
“Kemudian dari perjalanan akibat kita membuat kebijakan (stimulus ekonomi), baik itu (tarif tiket) pesawat, kereta api, maupun jalan tol. Itu perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 22,3 persen,” ujar Airlangga. Dia juga menyebut penciptaan lapangan kerja pada periode Februari 2024 hingga Februari 2025 hampir 3,6 juta.
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Percaya BPS
Pada kesempatan terpisah, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tetap berpedoman terhadap data-data yang dirilis oleh BPS. Selain itu, pemerintah tetap akan percaya dengan data-data tersebut.
“Ya, kita selama ini menggunakan (data) BPS kan ya. Jadi, BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kita tetap percaya BPS,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.
Bendahara Negara mengatakan permasalahan data BPS yang diragukan tidak sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. “Ya, kan kita lihat semua indikator berdasarkan BPS. Data mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi, saya rasa BPS tetap berpegang kepada integritas dari datanya,” ucap Sri Mulyani.
Hasan Klaim Pemerintah Jujur soal Data
Sementara itu, Hasan Nasbi menduga keresahan terkait data pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pembingkaian atau framing. Dia menyebut ada beberapa ekonom yang mungkin tidak terlalu memandang positif terhadap ekonomi Indonesia yang tumbuh.
“Jadi, pertumbuhan ekonomi kita positif. Tapi, ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif,” ujar Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025. Dia memastikan pemerintah jujur dalam mengeluarkan data ekonomi. Menurut dia, pemerintah tentu akan mengatakan pertumbuhan ekonomi turun jika memang demikian keadaannya.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sudah menjabat ketika memasuki kuartal IV-2024. Kala itu, BPS mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Namun, pada kuartal I-2025, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,87 persen.
“Turun kan? Penurunan itu dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Turun kita bilang turun,” kata Hasan.
Menurut Hasan, banyak orang yang hanya terpaku dengan konsumsi dan belanja pemerintah tanpa menerima data investasi. Misalnya, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut nilai realisasi investasi sudah mencapai Rp 942,9 triliun atau hampir 50 persen dari target pada 2025, yaitu sebesar Rp 1.900 triliun
Kemudian, lanjut dia, serapan lapangan kerja dan realisasi hingga Agustus 2025 berjumlah 1,25 juta tenaga kerja. “Jadi ada konsumsi, ada investasi, ada government (konsumsi pemerintah). Di sektor lapangan usaha misalnya, sektor industri manufaktur kita tumbuh 5,6 persen. Investasi yang tadi ini tumbuh 6,99 persen,” ucap Hasan.
