KNews.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan merinci lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, sebelum menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (5/11/2025).
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemerintah mengambil alih sebagian utang proyek tersebut, Airlangga menegaskan bahwa prosesnya masih akan dibahas secara teknis dan komprehensif. “Kami akan detilkan. Ini kan korporasi jadi kan itu banyak structure yang bisa dilakukan,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) atau Whoosh. Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab. “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.
AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.
“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.
Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator. “Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).
Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya memang dipisahkan antara sarana dan prasarana. Misalnya, rangkaian kereta jarak jauh dan komuter dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara infrastruktur stasiun dan jalur rel dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Saat ini, proyek Whoosh dikelola secara menyeluruh oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), perusahaan patungan antara Indonesia dan China. Sebanyak 60% saham KCIC dimiliki konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh KAI.
AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari solusi yang paling feasible dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN, dan mitra asing. “Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik.
Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Harapannya ada sharing responsibility atau burden sharing,” ujarnya.
Dia menambahkan, detail keterlibatan APBN masih dibahas secara tertutup mengingat proses negosiasi yang sedang berjalan. Setelah restrukturisasi tuntas, pemerintah baru akan membahas rencana pengembangan lanjutan proyek KCJB.
