KNews – Pemerintah dianggap gagal turunkan harga minyak goreng. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng. Namun, belum ada upaya pemerintah yang membuahkan hasil.
Harga minyak goreng di pasaran masih terpantau jauh di atas Rp14.000 seperti yang ditargetkan. Hal tersebut banyak merugikan berbagai pihak.
Mantan sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti kebijakan pemerintah justru berdampak buruk ke masarakat.
Salah satu yang terlihat adalah 6 pabrik minyak goreng tutup. Hal ini diduga karena mereka tidak mendapatkan pasokan.
“Bapak Presiden yth, kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng tidak berhasil. Harga minyak goreng tidak turun tapi sudah banyak pabrik tutup dan diperkirakan minggu ini akan banyak lagi yang ditutup karena angka timbun sudah penuh sehingga harga TBS anjlok.” dikutip dari akun Twitter @msaid_didu Rabu, 8 Juni 2022.
Tak hanya itu, menurut Said Didu para pemasok diduga menimbun CPO. Hal ini membuat harga tandan buah segar (TBS) menyentuh Rp1.900 per kilogram.
“Bapak Presiden yth, kebijakan penanganan minyak goreng yang Bapak lakukan tidak berhasil. Faktanya harga minyak goreng tidak turun sesuai target sementara harga TBS petani turun menjadi di sekitar Rp1.900/kg,” tuturnya.
Menurut Said Didu penurunan harga jual TBS disebabkan oleh alur ekspor yang belum nomal pascakebijakan pelarangan ekspor CPO.
Ia kahawatir jika kondisi ini terus berjalan selama seminggu ke depan, TBS petani tidak laku terjual.
“Bapak Presiden yth, jika ekspor belum jalan normal dalam seminggu maka seluruh tangki timbun CPO penuh dan mereka akan berhenti membeli TBS rakyat,” katanya.
Said Didu memohon agar pemerintah segera mengganti kebijakan penurunan harga minyak goreng dengan sistem subsidi.
“Kebijakan Bapak tidak menunjukkan hasil karena harga migor tetap mahal dan harga TBS turun. Mohon ubah kebijakan migor jadi sistem subsidi seperti biosoalar,” ungkapnya.
Kebijakan pemerintah sekarang dinilai Said Didu kurang efektif. Sebab dengan menerapkan kebijakan DMO, negara tidak akan mendapatkan pajak.
Said Didu juga menyarankan untuk mengalihkan subsidi biosolar untuk minyak goreng. Sebab subisidi biosolar saat ini hanya dinikmati orang kaya.
“Kalau pake DMO artinya negara tidak dapat pajak. Kenapa pemerintah tetap subsidi biosolar sktr Rp 12.000 per liter padahal yg menikmati subsidi tsb adalah orang kaya?” katanya. (RKZ/hops)
