KNews.id – Jakarta – Seorang pejabat senior dari Komisi Anti-korupsi dan Hak-hak Sipil Korea Selatan ditemukan tewas di sebuah apartemen di Kota Sejong. Polisi Korea Selatan menyebut, pejabat “KPK” Korea Selatan itu ditemukan tewas di sebuah apartemen dengan sebuah catatan bunuh diri pada pukul 09.50 waktu setempat.
Sebagaimana dilansir Yonhap News Agency pada Kamis, jasadnya ditemukan pertama kali oleh seseorang yang mengunjungi apartemen setelah pejabat tersebut tidak muncul di tempat kerja atau menerima telepon. Pejabat itu diketahui menjabat sebagai pelaksana tugas kepala biro anti-korupsi badan tersebut dan mengawasi penyelidikan kasus-kasus yang sensitif secara politis.
Itu termasuk, kasus penerimaan tas mewah oleh ibu negara Kim Keon Hee dan penggunaan helikopter oleh pemimpin oposisi Lee Jae-myung setelah ia diserang dengan pisau pada Januari. Bulan lalu, pejabat tersebut juga hadir dalam sidang parlemen untuk menjawab pertanyaan dari anggota parlemen. Polisi sedang menyelidiki penyebab pasti kematiannya.
Penyebab bunuh diri
Sementara itu, pejabat dari partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP), pada Jumat (9/8/2024), berjanji untuk mengungkap kebenaran di balik kematian seorang pejabat senior badan anti-korupsi negara baru-baru ini. Juru bicara DP, Hwang Jung-a, menyebut tekanan pemerintah menyebabkan kematiannya.
Berbicara kepada wartawan di Majelis Nasional Korea Selatan, ia mengatakan pejabat tersebut telah melakukan panggilan telepon dengan kenalannya sebelum kematiannya, mengeluh stres, dan ditekan untuk menutup kasus-kasus tersebut. Dalam pertemuan dewan tertinggi, perwakilan DP Chung Jung-rae juga mengeklaim “kebrutalan” pemerintah Yoon telah menyebabkan kematian pejabat tersebut.
“Pasti sangat menyakitkan bagi seseorang yang mengawasi biro anti-korupsi, dan sebagai pegawai yang telah melakukan hal ini selama lebih dari 20 tahun, untuk menutup kasus-kasus tersebut,” kata Perwakilan DP Jeon Eun-soo dalam pertemuan tersebut, dilansir Yonhap News Agency pada Jumat.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa menyatakan, penyesalannya atas apa yang disebutnya sebagai upaya DP untuk menggunakan “insiden yang tidak menguntungkan” sebagai kesempatan untuk memicu perselisihan politik. “Pihak oposisi membingkai (pejabat tersebut) sebagai korban dari tekanan pemerintah ketika belum ada fakta yang dikonfirmasi,” kata juru bicara PPP, Kwak Kyu-taek, dalam sebuah komentar.
