Fenomena nyata menuju negara kekuasaan, akhir akhir ini, nampak kekuasaan politik menjadi terpusat (monopoli) pada eksekutif dengan membuat DPR tak berdaya, mengendalilan kekuasaan MK dan aparat penegak hukum (Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian) untuk pembenaran setiap penggunaan kekuasaan.
“Pada gilirannya, juga akan terjadi monopoli kekuasaan ekonomi untuk kepentingan oligarki. Negara menumpuk hutang dan Korupsi makin luas, rakyat makin menderita,” tegasnya.
Asep mengatakan, Roh demokrasi masih hidup dan akan melawan setiap upayah menghancurkan demokrasi. Ketika institusi kenegaraan tak bisa diharapkan. Gerakan pro demokrasi akan tumpah ruah di jalan.
“Mereka akan berhadapan dengan sukarekwan Presiden Jokowi. Mestikah People power Vs people power..? Kalau itu terjadi negara dalam keadaan bahaya lalu Presiden Jokowi bisa menggunakan Dekrit untuk terus berkuasa. Tapi cara ini akan membuat situasi makin buruk,” ungkapnya.
 akan menjadi negara kekuasaan yang terpusat ada di tangan Presiden. DPR bukan){kind=link}