“Pertanyaan presiden itu ada dua, satu tentang penghinaan (terhadap kepala negara), beliau mengatakan ‘Oh, saya kalau dihina juga enggak apa-apa kok’,” sambung dia.
Kendati begitu, para ahli hukum tidak sependapat dengan Jokowi. Mereka berpendapat, pasal soal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dirumuskan mengingat pemimpin negara harus mempunyai harga diri.
- Advertisement -
“Jawaban tegas kami para ahli, ini bukan persoalan Joko Widodo. Ini persoalan dignity seorang kepala negara, dignity seorang wakil presiden atau wakil kepala negara,” ucap Eddy.
Lebih lanjut Eddy menjelaskan, ada beberapa isu yang memang menjadi kontroversi dalam RKUHP. Salah satu contoh lainnya adalah pasal perzinahan.
 Edward Omar Sharif Hiariej atau Profesor Eddy mengatakan){kind=link}