KNews.id – Jumat, 2 Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) menyepakati kerja
sama pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Program Kartu
Prakerja.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Koordinasi Pelaksanaan Edukasi
Keuangan dalam Rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Program
Kartu Prakerja dilakukan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan
Komunikasi Aman Santosa dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu
Prakerja Denni Puspa Purbasari di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat.
Penandatanganan PKS disaksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa
Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Deputi
IV Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian RI selaku Ketua Tim Pelaksana Program
Kartu Prakerja M. Rudy Salahuddin.
Peningkatan kerja sama OJK dan Kemenko Perekonomian dilakukan untuk semakin
memperkuat upaya pelaksanaan edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi
pendaftar program Kartu Prakerja guna mendorong literasi dan inklusi keuangan di tengah
pesatnya perkembangan transformasi digital.
Dalam sambutannya, Friderica mengharapkan kerja sama ini bisa mendorong tingkat
literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga lebih memahami produk dan jasa
keuangan yang ditawarkan dan bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
“Kami lihat ini (Program Kartu Prakerja) sangat in line sekali dengan program OJK. Jadi
kami sangat semangat untuk kerja sama karena ini sejalan dengan program transformasi
digital untuk mendorong akses atau inklusi keuangan di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, program peningkatan inklusi keuangan sangat penting manfaatnya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian nasional namun
harus disertai tingkat literasi keuangan yang semakin baik agar penggunaan produk dan
layanan jasa keuangan bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat.
Dikatakannya, OJK telah menyediakan infrastruktur untuk mendukung akselerasi
peningkatan literasi keuangan berbasis digital, yaitu Learning Management System
Edukasi Keuangan (LMSKU) yang merupakan sistem pembelajaran berbasis website yang
memudahkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait sektor jasa keuangan
yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara gratis. LMSKU ini dapat
dimanfaatkan oleh pendaftar Program Prakerja maupun seluruh masyarakat.
Jumlah pendaftar Program Prakerja saat ini mencapai 17,5 juta orang merupakan sasaran
besar yang diharapkan semakin banyak memanfaatkan LMS Edukasi Keuangan sehingga
para pekerja dapat memiliki literasi keuangan yang baik serta mendorong masyarakat
untuk memiliki akses keuangan yang lebih luas dengan memanfaatkan produk dan jasa
keuangan.
OJK berharap berbagai kolaborasi kegiatan edukasi keuangan dapat terus dilaksanakan
melalui aliansi strategis dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mengakselerasi
tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menuju masyarakat mandiri
finansial dan sejahtera.
Sementara itu, Rudy Salahuddin dalam kesempatan tersebut juga menyambut baik kerja
sama antara OJK dengan Kemenko Perekonomian yang bertujuan untuk dapat
menghadirkan solusi untuk mengakselerasi inklusi keuangan keuangan menjadi
berkualitas dan berkelanjutan.
“Kita ingin inklusi keuangan ini berjalan berkelanjutan dan juga berkualitas. Oleh karena
itu, sangat penting untuk memberikan edukasi tentang literasi keuangan kepada
masyarakat karena tech-driven providers dan produknya sangat beragam dan makin
mudah diakses. Edukasi ini untuk membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan
produk keuangan secara bijaksana, memahami risikonya, dan membuat keputusan
keuangan yang bertanggungjawab,” kata Rudy.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan talkshow “Transformasi Digital untuk
Mendorong Inklusi Keuangan” dengan narasumber yang terdiri dari Kepala Departemen
Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Deputi IV Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB,
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, dan Direktur
Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.
Para peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi
Sistem Pembayaran Indonesia, perwakilan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan
layanan SPBE prioritas, dan anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Dalam kesempatan itu, Aman Santosa menyampaikan mengenai upaya peningkatan
inklusi keuangan untuk mendorong akses keuangan dilakukan melalui berbagai program
seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Satu Rekening Satu Pelajar
(KEJAR), Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) & Simpanan Pelajar
(SimPEL), serta kegiatan dan infrastruktur lainnya. (Zs/OJK)
