KNews.id – Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (15/9/2026).
Doli yang juga merupakan anggota Komisi II DPR mengatakan, dirinya tidak berada dalam posisi untuk memantau kehadiran seluruh kader Partai Golkar dalam setiap agenda.
Menurutnya, Nusron kemungkinan memiliki agenda lain sehingga tidak dapat menghadiri rapat Komisi II DPR. Dalam rapat tersebut, Nusron diwakili Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan.
“Ya kan kami tidak tidak dalam posisi untuk ngecek tiap hari absen semua kader-kader kami ya. Saya kira Pak Nusron juga pasti ada tugas lain tentunya, dan tidak semua RDP kan memang kadang-kadang harus hadir kan,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Doli menilai ketidakhadiran seorang menteri dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR tidak selalu menjadi persoalan selama kementerian terkait tetap mengirimkan pejabat yang berwenang untuk memberikan penjelasan.
“Yang penting kan perwakilan dari kementerian itu hadir. Saya kira Pak Nusron juga masih punya tugas di luar sehingga tidak bisa hadir di Komisi II gitu,” ucapnya.
OTT KPK di Lingkungan BPN
Ketidakhadiran Nusron dalam rapat Komisi II tersebut menjadi perhatian karena sehari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan ATR/BPN.
KPK mengamankan sejumlah pihak dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor pada Senin (14/9/2026).
KPK kemudian menyebut terdapat pejabat ATR/BPN yang diamankan, termasuk seorang direktur jenderal dan dua kepala kantor pertanahan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya. Sebanyak 17 orang disebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan awal.
KPK masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami konstruksi perkara, kronologi, serta peran masing-masing pihak yang diamankan. Dengan demikian, informasi mengenai keterkaitan setiap individu dalam perkara tersebut masih menunggu hasil proses hukum KPK.
Doli Berharap Nusron Tak Terseret
Dalam konteks tersebut, Doli berharap Nusron tidak terseret dalam perkara yang sedang ditangani KPK. Ia menegaskan bahwa dirinya berharap informasi mengenai kemungkinan keterkaitan Nusron hanya sebatas isu yang beredar.
“Kami berharap tidak ada keterlibatannya dengan Pak Nusron ya. Mudah-mudahan itu juga hanya sekadar informasi, apa namanya, ya isu lah kira-kira begitu ya. Semoga beliau baik-baik saja dan tidak terlibat dalam masalah ini,” tandas Doli.
Sebelumnya, muncul informasi dan spekulasi mengenai kemungkinan Nusron ikut terjaring dalam OTT tersebut. Namun, KPK menyatakan operasi tersebut menyasar kantor pertanahan dan sejumlah pihak lain, sementara proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan masih berlangsung.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan yang hadir mewakili Nusron dalam rapat DPR juga menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan akan bersikap kooperatif.
Di sisi lain, ketidakhadiran Nusron tidak menghentikan agenda Komisi II DPR. Rapat tetap berlangsung dengan kehadiran Ossy sebagai perwakilan Kementerian ATR/BPN.
