Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP
KNews.id – Jakarta, Penegakan hukum di Indonesia akan lebih baik jika Presiden Prabowo memberhentikan Kapolri Listyo Sigit dan Jokowi dari jabatannya sebagai penasihat DANANTARA Karena Listyo Sigit tidak independen dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan oleh TPUA melalui DUMAS Mabes Polri, nampak Listyo, lebih setia kepada Terlapor Jokowi selaku mantan bos nya (eks presiden) tersebut dibanding melaksanakan kewajiban sesuai tupoksinya.
Terbukti, laporan di Dumas Mabes Polri oleh TPUA dimaksud, nyatanya Mabes Polri dibawah kepemimpinannya tidak menguji keaslian ijazah Jokowi melalui laboratorium forensik digital, malah lebih memilih menggunakan “alat sederhana”. Ini menimbulkan kecurigaan publik tentang objektivitasnya sebagai Kapolri. Bahkan, Listyo sekedar mirip “tangan kanan” Jokowi yang bertugas melindungi kepentingan politiknya.
Track Record Listyo Sigit Dimata Publik:
- Penanganan Kasus Ijazah Palsu Jokowi tidak profesional, karena dalam menguji keaslian ijazah tidak komperensif dan tidak mempublikasikan hasil lab.
- Ketergantungan dan loyal kepada Jokowi, sehingga kinerjanya sebagai Kapolri patut dipertanyakan. Sepertinya lebih mengabdi pada Jokowi daripada hukum.
- Kinerja Polri dibawah kepemimpinan Listyo tidak optimal dalam penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti Tragedi Kanjuruhan dan KM 50 tidak ditangani dengan tuntas dan berkeadilan.
Konsekuensi jika Listyo Sigit tidak Dicopot:
- Krisis Kepercayaan Publik pada lembaga Polri dan pemerintah.
- Terjadi kerusakan tatanan hukum di Indonesia dan implikasinya timbulkan ketidakpastian hukum.
- Reputasi Prabowo sebagai Kepala Negara dapat terkena dampak negatif.
(FHD/NRS)
