Oleh: Nazar EL Mahfudzi, Pengamat Politik Internasional
KNews.id- Negara semakin ruwet dalam era kepemimpinan Joko Widodo setelah Periode Kedua, terdapat penilitian secara Global Benchmark complexity index tahun 2020, Indonesia menjadi negara no 1 paling ruwet.
Penyebab utama adalah karena tumpang tindihnya aturan perudang-undangan yang menguntungkan Investasi dan rangkap jabatan yang ditunjuk langsung oleh Joko Widodo semata-mata untuk mengamankan kepentingan oligarki, mempertaruhkan pulau Natuna dan Nikel yang telah dikuasi China.
Kepeminan Joko Widodo dinilai mendzholimi rakyat dan tidak amanah dalam mengelola negara, tidak mampu lagi membawa Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi. Perilaku Presiden yang selalu mengeluarkan kebijakan anti rakyat, menggunakan pendekatan investasi dan infrastruktur, terbukti banyak menguntungkan oligarki, merugikan negara.
Fakta realita untuk memandang kondisi objektif neo imprealisme di Indonesia, betapa makmurnya oligarki, dengan senaknya saja Presiden Joko Widodo melantik Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bercokol dalam tirani kekuasaan mengusai Sumber Daya Alam (SDA) lewat UU Minerba dan Migas.
Hal di atas diperkuat juga dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022, tentang Ketua Dewan SDA Nasional. Setidaknya ini adalah jabatan ke-14 yang diemban Luhut Binsar Panjaitan (LBP) selama kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kondisi negara yang ruwet menjadi andil Presiden Joko Widodo, diantaranya utang negara telah mencapai lebih dari 40-60% dari PDB, membiarkan mafia dan kartel komoditi, gas, minyak, nikel menguras Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.
Keadaan Indonesia yang telah ruwet karena 70% nikel telah dikuasai oleh China dan kepulauan Natuna yang kaya dengan sumber daya minyak dan gas bumi menjadi taruhan rezim Joko Widodo. Permasalahan meningkatkan investasi, menjadi pemulihan ekonomi sebagai dalil untuk mendapatkan utang negara terjerat dalam tirani kekuasaan China. (AHM)
