KNews.id – Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pelaksanaan rapat paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden (wapres) pengganti digelar pada 9 Desember 2026. Jadwal tersebut mundur satu pekan dari agenda sebelumnya yang ditetapkan pada 2 Desember 2026.
Keputusan itu disepakati dalam rapat gabungan yang diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani.
Muzani menjelaskan, perubahan jadwal tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Presiden Prabowo Subianto melalui surat yang disampaikan kepada pimpinan MPR. Presiden meminta agar sidang paripurna yang semula dijadwalkan pada 2 Desember diundur menjadi 9 Desember 2026.
Menurut Muzani, Prabowo membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dua nama calon wapres yang akan diserahkan kepada MPR. Persiapan itu mencakup komunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh untuk mendapatkan pertimbangan.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ujar Muzani.
Pertimbangan Lainnya
Selain itu, agenda kenegaraan Presiden yang padat juga menjadi salah satu pertimbangan pengunduran jadwal tersebut.
“Karena itu dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember mundur satu minggu,” ungkap Muzani.
Dia menambahkan, pemilihan wapres melalui MPR merupakan praktik ketatanegaraan baru sejak era reformasi. Karena itu, diperlukan penyesuaian dan persiapan yang matang sebelum proses pemilihan dan pelantikan dilaksanakan.
“Baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” kata dia.
Muzani menegaskan, rapat paripurna nantinya akan menjadi forum bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wapres sekaligus melantik wapres terpilih.
“Rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar ’45 di mana MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih,” ucap dia.
Dalam rapat gabungan tersebut, MPR juga menetapkan panitia ad hoc yang diketuai Bambang Wuryanto. Sementara itu, tim verifikasi dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua dan perwakilan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai sekretaris.






