KNews.id- Naiknya harga hingga kelangkaan minyak goreng mulai terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut fenomena ini dapat dinikmati orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
Belum lagi di tahun sebelumnya telah ditetapkan lima terdakwa kasus minyak goreng. Dalam kasus ini sebelumnya disebut-sebut berkaitan dengan pengumpulan dana untuk kampanye tiga periode.
Pertanyaannya, mungkinkah kelangkaan minyak goreng kali ini juga kembali berkaitan dengan pengumpulan dana tiga periode. Said Didu mengatakan, kasus sebelumnya terjadi karena pemilik Crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mengetahui kebijakan yang akan diambil pemerintah.
“Pemilik CPO yang dekat dengan kekuasaan tahu persis akan kapan dan bagaimana kebijakan diambil, sehingga saat itu dia (pemilik CPO) melepas semua CPO yang ada di gudang. Kemudian dia beli tangki timbun CPO, tangki timbunnya milik BUMN, CPO-nya yang ditimbun tapi tidak diambil sehingga tangki timbun yang ada di BUMN itu penuh sehingga dia tidak bisa membeli TBS. Sehingga anjlok ke harga TBS dari Rp3.500 ke 800,” kata Said Didu dalam kanal YouTube-nya, Selasa, (7/2).
