Jika keadannya seperti itu, Adil meminta pemerintah pusat tidak perlu mengambil lagi minyak bumi yang ada di wilayahnya. “Gak papa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Kami kami daerah miskin, karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun gak papa. Kami daerah miskin, daerah esktrem,” katanya.
Adil menerangkan, pendapatan dari penjualan minyak yang diambil di Kepulauan Meranti tidak jelas hitung-hitungannya. “Pemerataan-pemerataan ke mana? Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas Kenapa? Jokowi 2024 wajib nol persen (kemiskinan) bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan nelayannya, petaninya, buruhnya,” kata Adil.
Dia menyampaikan, gara-gara pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti melonjak. Menurut Adil, banyak warga yang seharusnya bisa bekerja di Malaysia malah menjadi pengangguran akibat kebijakan lockdown. Jika memang pemerintah pusat tidak bisa mensejahterakan wilayahnya, lebih baik Kepulauan Meranti bergabung dengan pemerintah Malaysia.
){kind=link}