KNews.id – Jakarta, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan sebanyak 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi mendapat bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini.
Keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKM) melakukan verifikasi ulang dan ground check pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Khusus untuk Kemensos untuk menyalurkan bansos pada triwulan ke-II, dari hasil ground-checking ditemukan sebanyak 1,9 juta data yang inclusion atau exclusion errors. “Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan.
Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” jelas Gus Ipul saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (3/6/2025).
Gus Ipul memastikan proses ground-checking DTSEN ini untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Ke depan DTSEN juga akan dimutakhirkan secara berkala tiap tiga bulan.
Dia pun merinci dari 1,9 juta KPM yang dihapus dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH. Sedangkan 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.
Menurut Gus Ipul, penghapusan 1,9 juta KPM dari daftar penerima PKH dan BPNT ini berpotensi menghemat anggaran bansos hingga Rp14,4-17,9 triliun. Dengan begitu, penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Sementara, ada sebanyak 45% penyaluran bansos PKH dan sembako yang tidak tepat sasaran. “Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” paparnya.
