KNews.id – Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. “Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah,” ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).
Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.
Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem. Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.
“Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan,” jelasnya. Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mendanai program makan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima. “Dari hitungan kami, kalau tambahan terjadi di September, Rp 100 triliun sudah cukup memberi makan 82,9 juta penerima manfaat,” katanya.
Dadan menambahkan, Kementerian Keuangan memberi sinyal positif terkait tambahan anggaran ini. Namun, kepastian pengumuman akan disampaikan Presiden dalam waktu dekat. “Terkait penambahan nanti presiden sampaikan, BGN hanya sampaikan kurang lebih berapa triliun yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Program makan bergizi gratis tahun ini telah menerima alokasi Rp 71 triliun. Jika tambahan Rp 100 triliun disetujui, total anggaran mencapai Rp 171 triliun.