spot_img
Jumat, April 19, 2024
spot_img

Melarang Ekspor CPO, Malaysia Siap Menggeser Posisi Indonesia dan Memenuhi Permintaan Minyak Sawit Global!

KNews.id- Di tengah pemberitaan mengenai hendak diberlakukannya larangan ekspor CPO, Malaysia dilaporkan siap untuk penuhi kebutuhan minyak sawit global. Indonesia telah memutuskan bahwa per tanggal 28 April mendatang, ekspor CPO akan dibekukan.

Larangan ekspor CPO itu akan berlangsung hingga batas waktu yang akan ditentukan. Pembekuan ekspor bahan baku minyak goreng itu diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi dalam konferensi Pers.

- Advertisement -

“Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan,” kata Jokowi dalam konferensi pers 22 April, dikutip dari Pikiran Rakyat.

Adanya larangan ekspor bahan baku minyak goreng itu menyusul dengan telah ditetapkannya tersangka dalam kasus suap ekspor CPO. Tiga tersangka berasal dari pihak swasta, sementara satu lainnya merupakan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag).

- Advertisement -

Adanya larangan ekspor CPO itu dimanfaatkan secara maksimal oleh Malaysia. Dalam laporan yang dibagikan oleh Malay Mail, Malaysia disebut siap untuk penuhi permintaan global tentang minyak sawit.

Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Zuraida Kamaruddin turut memberikan keterangannya.

- Advertisement -

Dia yakin bahwa Malaysia mampu memenuhi permintaan minyak sawit dunia. Setelah Indonesia mengumumkan larangan ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

“Saya yakin Malaysia siap dan mampu memasok minyak sawit ke pasar global karena produksi kami diperkirakan akan meningkat menyusul pembukaan kembali perbatasannya, yang memungkinkan perekrutan pekerja asing,” kata Datuk Zuraida, dikutip dari Malay Mail, Minggu, 24 April.

Namun, Zuraida mencatat kinerja industri perkayuan Malaysia juga terkena imbas dari sektor kelapa sawit.

“Kami mengambil pendekatan yang sama dengan industri kayu; Kami akan bertemu dengan Uni Eropa (UE) pada 8 Mei terkait masalah kerja paksa dan kelapa sawit, namun kami belum mendapatkan tanggal untuk bertemu dengan US Customs and Border Protection (US CBP),” katanya. (AHM/pkrnryt)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini