Ia juga mengatakan, perusahaan di Indonesia mempunyai cara curang untuk mendapatkan keringan pajak dan memperoleh kredit di bank.
“Perusahaan memiliki dua buku. Buku pertama isinya aset perusahaan yang nilainya tinggi untuk mendapatkan kredit dari bank. Buku kedua berisi perusahaan yang mengalami kerugiaan dan utang banyak sehingga bisa mendapatkan keringan pajak,” tegasnya.
Abdullah mengatakan, banyak pegawai pajak yang berkolusi dengan perusahaan agar tidak sesuai membayar pajak yang telah ditentukan pemerintah.
“Seorang petugas pajak ketemu dengan wajib pajak Rp100 juta maka kemudian petugas pajak itu apakah sebagai konsultan pajak atau petugas pajak akan mengatakan ‘ok gimana kalau Anda bayar saya Rp25 juta maka Anda setor kepada pemerintah hanya 50 juta. Nah Anda masih untung 25 juta’. Itulah yang terjadi,” jelasnya.
Ia mengatakan, saat bekerja di KPK meminta pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset tetapi sampai sekarang belum ada bentuknya.
