Menurut Abdullah, publik bisa menilai Sri Mulyani tidak bisa melakukan pengawasan terhadap anak buahnya yang memiliki harta tidak wajar seperti yang dimiliki Rafael.
“Sri Mulyani harusnya memonitor selama sekian tahun bagaimana ada bawahannya yang mempunyai mobil mewah, motor mewah dan kemudian harta kekayaannya seperti itu yang luar biasa, itu problem. Jadi bisa saja Kemudian orang mengatakan dia punya duit banyak gaji banyak sehingga bisa begitu sah saja tapi sebagai pejabat publik ada etika pejabat dalam undang-undang ASN,” jelas Abdullah.
Sri Mulyani juga harus bertanggungjawab 13.000 ASN Kementerian Keuangan yang belum melaporkan harta kekayaannya. “Ada 13000 pegawai ASN Kementerian Keuangan yang belum melaporkan harta kekayaannya. Ini yang menjadi tanggung jawab Sri Mulyani,” paparnya.
Abdullah mengatakan, dalam undang-undang ASN disebutkkan pegawai negara tidak boleh memperlihatkan kekayaannya yang hedonis dan perilakunya harus sederhana.
