Sehingga ketika terjadi resesi pada 1997, fundamental ekonomi lemah. Politik yang semula sangat hegemonik, dilawan oleh rakyat dan rezim Soeharto pun jatuh. “Kita harus belajar,” ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun menyebut ada beberapa masalah yang terjadi di rezim Orde Baru. Pertama mafia perkara, yang bisa mengatur dan membeli perkara ke pengadilan, polisi, dan jaksa. “Sehingga waktu itu ada mafia pengadilan, itu jangan diulangi,” kata dia.
Kedua yaitu praktik pemerasan pada proyek yang sedang berjalan. Kala itu, kata dia, proyek yang sedang berjalan diganggu dengan adanya pemeriksaan indikasi korupsi oleh aparat hukum.
Kala itu, kepala dinas hingga kepala daerah dipanggil, sementara kontrak proyek sedang berproses. Indikasi korupsi tidak terbukti, tapi ujung-ujungnya yang terjadi yaitu pemerasan. “Di balik itu ada bayaran yang ditarik bagian-bagian dari proyek,” kata dia.
Pemerintah tak ingin praktik di rezim Orde Baru ini terulang. “Sehingga kami pemerintah membuat kebijakan kalo proyek sedang berjalan, belum selesai, jangan diawasi dengan pendekatan pidana korupsi, sudah ada kesepakatan aparat pemeriksaan internal,” kata Mahfud.
