KNews.id – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta polemik kenaikan pangkat jenderal bintang empat yang diberikan kepada Prabowo Subianto dihentikan.
Seperti diketahui Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat bintang empat kehormatan yang menimbulkan pertanyaan publik.
Polemik muncul karena disebut-sebut sarat kepentingan politik hingga bentuk transaksi politik.
“Saya pikir sudah cukup tidak perlu lagi dipolemikkan karena pemberian itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik dan seterusnya,” kata Moeldoko di kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Jumat, 1 Maret 2024.
Menhan Prabowo, kata dia, diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak gaji. Moeldoko juga menyebut Prabowo mendapatkan penghargaan tertinggi di militer dan diberikan kepada orang-orang berprestasi yakni bintang Yudha Dharma Utama.
Ia sekaligus menegaskan pemberian kenaikan pangkat oleh Presiden Jokowi merupakan bentuk apresiasi negara terhadap Prabowo.
“Pak Presiden sangat clear ini adalah bentuk apresiasi dari negara dan peneguhan kepada yang bersangkutan di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara yang lebih peneguhan pengabdian,” ujarnya.
Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden Jokowi.
Penganugerahan ini diberikan dalam Rapim TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu, 28 Februari 2024.
Prabowo dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa secara khusus di bidang pertahanan dan keamanan.
“Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara,” ujar Presiden Jokowi.
Jokowi juga sudah menepis anggapan penganugerahan kenaikan pangkat istimewa Prabowo Subianto bagian dari transaksi politik di tengah Pemilu 2024.
“Ya kalau transaksi politik kita berikan sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu,” kata Presiden.
Selain itu, menurut Jokowi pemberian kenaikan pangkat ini merupakan hal yang biasa di ruang lingkup TNI-Polri.
“Dulu (pernah) diberikan kepada bapak SBY, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri,” kata Jokowi.
