Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta, Ikhtisar, Kewenangan Penyidik Terhadap Jokowi lemah syahwat. “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat” (Mens sana in corpore sano) adalah sebuah pepatah yang menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik yang baik dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental, dan sebaliknya. Jadi, menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan adalah kunci untuk memiliki jiwa yang kuat dan seimbang.
Sehingga kondisi kesehatan Jokowi saat ini sudah kontradiktif dengan slogan filosofi medis “Mens sana in corpore sano,” untuk itu tentu wajar andai Jokowi juga terganggu atau dibaca: ‘bertambah gangguan terhadap mentalitasnya’ saat ini, karena nampaknya Jokowi seakan tidak tahu diri terkait tuduhan publik Ijazah S-1 palsu, Ia tidak mau memperlihatkan Ijazah S-1 asli miliknya kepada pihak penyidik. Padahal ijazah S 1 ini merupakan pokok objek perkara tuduhan delik. Dan hal ini merupakan bentuk pelanggaran KUHAP dan ‘anehnya’ pihak penyidik lemah fungsi syahwat kewenangan yang dimilikinya, seharusnya bersifat memaksa?
Sebagai pertanyaan ilustrasi dilematika atas kontradiktif hukum yang berlangsung. Apakah juga equal andai kelak ada pejabat publik yang meresahkan masyarakat, dituduh berijazah palsu, lalu akan kah penyidik bersikap sama, diserahkan kepada si tertuduh atau sebaliknya (si pelapor) yang ngeyel dan mengesalkan, mengatakan “saya mau memperlihatkan ijazah saya, andai hakim yang minta kan? Untuk apa ada KUHAP untuk apa ada undang-Undang Tentang KIP? Apa guna Penyidik menerima pengaduan dan atau laporan, apa makna ‘presisi’ slogan Kapolri era Sigit?
Dari sisi perspektif dan logika hukum, dikarenakan Jokowi banyak melanggar sistim hukum, menjadikan dirinya anomali dari bayang bayang sosok negarawan, karena Jokowi mantan Presiden RI dan saat ini pun masih menjabat jabatan publik (Danantara), nyatanya Ia sengaja tidak acuh terhadap asas transparasi sebagai pejabat publik, sebaliknya telanjang kangkangi sistematika hukum positif atau hukum yang harus berlaku (ius konstitutum).
Atau, boleh jadi kita mayoritas bangsa ini sudah terkena dampak magic ‘revolusi mental produk Jokowi?’ Dan Jokowi sendiri adalah sosok terakhir terimbas revolusi mental yang Ia canangkan, namun tidak hanya menyerang adabnya (moralitas), tetapi berimplikasi mental lalu menggerogoti fisiknya, sehingga ibarat kata mirip senjata makan tuan?
(FHD/NRS)
