KNews.id- Insiden berdarah di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 mulai diungkap Komnas HAM. DAri hasil penyelidikan, Komnas HAM menyinggung soal CCTV di seputar lokasi kejadian.
Komnas HAM menyebut adanya anggota kepolisian yang mengambil kamera CCTV di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. Pengambilan CCTV tersebut diduga terkait bentrok antara polisi dan laskar Front Pembela Islam ( FPI).
Informasi pengambilan CCTV tersebut diperoleh dari keterangan Ketua Tim Penyelidikan, M Choirul Anam. Pihaknya memperoleh informasi soal pengambilan kamera CCTV dari satu di antara warung di rest area Km 50 tersebut.
Untuk memperjelas soal pengambilan CCTV, Komnas HAM mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada kepolisian.
“Sudah kami konfirmasi di terakhir-terakhir melakukan pemeriksaan terhadap pihak kepolisian dan diakui itu (kamera CCTV) diambil,” kata Anam dalam konferensi pers pada Jumat, 8 Januari 2021.
Polisi mengakui Kepada Komnas HAM, jika mengambil kamera CCTV tersebut secara legal.
“Sehingga, nanti kita tunggu kalau ini menjadi pembuktian di proses pengadilan,” ucap dia.
Sebelumnya, kasus penembakan laskar FPI tidak hanya menjadi perhatian nasional, namun juga telah menarik perhatian dunia. Sebelumnya, Sebanyak 83 saksi dalam kasus penembakan enam anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek telah ditelusuri oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan keterangan tersebut di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta pada Rabu, 6 Januari 2021 lalu.
“Dari 83 saksi tersebut, empat di antaranya adalah anggota Polri,” katanya.
Keterangan dari berbagai saksi kini tengah dikumpulkan oleh penyidik Bareskrim. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik telah menunjuk komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan.
Selain itu, Komnas HAM juga menyampaikan hasil penyelidikan terbarunya atas peristiwa tersebut. Ahmad Taufan Damanik mengatakan usai mendapatkan temuan penyelidikan tersebut, pihaknya juga akan memberikan sejumlah rekomendasi langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini pun laporannya akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku kepala okum (Jokowi red.), karena tentu saja ada hal-hal yang harus ditindak lanjuti oleh para penegak okum,” tutur Ahmad Taufan Damanik dalam keterangannya di Jakarta Jumat, 8 Januari 2021. (AHM)
Sumber: Pikiran-Rakyat
