KNews.id – Jakarta – Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) Ronald Loblobly menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dalam lelang saham PT Gunung Bara Utama (GBU).
Kasus dugaan rasuah tersebut tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak ada tindaklanjut yang signifikan, KSST berencana mengirim surat resmi kepada KPK untuk mempertanyakan progres penyelidikan.
“Kami akan bersurat kembali kepada KPK mempertanyakan terkait perkembangan kasus. Apalagi, kondisi saat ini berada di bawah kepemimpinan KPK yang baru, jadi perlu kami ingatkan kembali,” ujar Ronald dalam keterangannya, Jumat (24/1).
Ronald menegaskan bahwa KSST telah menyerahkan data dan fakta terkait kasus ini kepada penyidik KPK setelah pelaporan dilakukan. Menurut dia, informasi yang disampaikan telah diterima dan dikonfirmasi dengan baik oleh penyidik.
“Sudah diterima dengan amat baik, akan kami pantau terus,” kata dia.
Menanggapi dugaan keterlibatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam kasus itu, Ronald menekankan pentingnya integritas aparatur penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Dia menyerukan reformasi birokrasi yang sistemik dan berkelanjutan untuk memastikan transparansi di institusi penegak hukum. “Musuh utama negara ini adalah korupsi dan itu harus dimulai dari aparatur penegak hukum yang kompeten, berintegritas, dan kredibel,” tutur Ronald.
Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, KSST mendesak KPK untuk memproses laporan dugaan keterlibatan Jampidsus terkait lelang aset rampasan. KSST menduga ada perbuatan rasuah dalam pelaksanaan lelang barang rampasan benda sitaan korupsi berupa satu paket saham PT GBU.
Saham tersebut merupakan rampasan dari kasus korupsi asuransi Jiwasraya yang dilelang Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung pada 18 Juni 2023, dan dimenangkan PT Indobara Putra Mandiri.
