KNews.id – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia juga mengatakan Jokowi akan kembali menjajal moda tranportasi ini pada 8 September 2023 mendatang.
“KCIC saya kira nggak ada masalah. Presiden nanti akan naik pertama kali tanggal 8 (September 2023) direncanakan,” kata Luhut di Gedung Sate Bandung.
Terlepas dari itu, ternyata sejumlah media asing ikut menyoroti perkembangan proyek besutan Jokowi ini. Dalam laporannya, berpendapat meskipun kemunculan kereta cepat diyakini bisa meningkatkan produktivitas perekonomian dan dunia usaha secara keseluruhan, tetapi manfaat itu bisa saja tertutupi lantaran besarnya nilai utang pembangunan proyek ini.
Terlebih mengingat bagaimana proyek ini terus molor hingga menambah beban pengerjaan sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 18,36 triliun (kurs Rp 15.300/dolar AS). Tentu biaya tambahan ini dinilai tidaklah sedikit dan membuat utang proyek tersebut kian membengkak.
“Meskipun hal ini dapat meningkatkan produktivitas perekonomian dan dunia usaha secara keseluruhan, manfaat tersebut mungkin tidak sebanding dengan beban utang Jakarta (pemerintah) yang melonjak karena biaya proyek yang terus meningkat,” tulis CNBC dalam laporannya, dikutip Kamis (31/8/2023).
“PT KCIC sebelumnya telah menerima pinjaman sebesar US$ 4,55 miliar (Rp 69,61 triliun) dari China Development Bank. Pada April lalu, Indonesia diketahui kembali meminta pinjaman tambahan sebesar US$ 560 juta (Rp 8,56 triliun) dari bank pemerintah China tersebut,” tulis mereka lagi.
Namun karena biaya yang semakin membengkak, CNBC melaporkan Jokowi setuju untuk menggunakan dana negara guna membantu pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Namun murut para ahli akan hal ini malah akan memperburuk kondisi keuangan negara yang sudah membengkak akibat pandemi.
Selain itu, media ini juga melaporkan adanya sejumlah pro-kontra masyarakat RI seputar pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam salah satu wawancaranya Al Jazeera, Meiki Paendong selaku direktur eksekutif Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan moda transportasi ini hanya akan digunakan masyarakat kalangan menengah ke atas karena biaya tiketnya yang mahal.
“Penggunanya hanya kelas menengah atas. Warga sekitar atau kelompok masyarakat sederhana dan miskin lainnya akan kesulitan atau berpikir dua kali untuk menggunakannya. Menurut laporan, harga tiket akan berkisar Rp 300.000. Bagi masyarakat umum, itu terlalu mahal,” kata Meiki kepada Al Jazeera.
Namun Al Jazeera juga melakukan wawancara dengan Ahmad Zakie, seorang dosen Universitas Padjadjaran Bandung, yang mengatakan dirinya kemungkinan akan menggunakan layanan tersebut jika sedang bepergian ke Jakarta dan ingin menuju kawasan Halim atau Jakarta Selatan di ibu kota tempat kereta cepat itu berhenti.
“Waktu tempuh yang singkat menjadi pertimbangan utama, mengingat tujuan kita adalah kawasan sekitar stasiun di Halim. Keuntungan yang paling penting adalah waktu tempuh yang singkat dan kita bisa merasakan transportasi baru seperti ini di negara maju,” ujarnya kepada Al Jazeera. (Zs/Dtk.F)