KNews.id – Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akan fokus melakukan pengembangan 50 kota prioritas dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto tembus 8%.
Menteri PU, Dody Hanggodo menilai infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan utama.
“Pendekatan ini diwujudkan melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas, serta berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, serta zona terpadu pangan, energi, dan air,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Minggu (12/10/2025).
Pada saat yang sama, dia menjelaskan bahwa arah pembangunan Indonesia ke depan akan dilaksanakan melalui visi PU608. Mencakup efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6), penghapusan kemiskinan menuju 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. “Setiap instruksi [Presiden] dilandaskan pada martabat.
Instruksi tersebut mencakup irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan untuk konektivitas, serta pengembangan zona untuk ketahanan pangan, energi, dan air,” tambahnya. Tak hanya akan fokus mengembangkan infrastruktur pendukung swasembada pangan, Pemerintah juga akan fokus mengembangkan infrastruktur pendidikan pada 50 pengembangan kota prioritas tersebut.
Dody menjelaskan, pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan. “Bagi kami, ruang kelas bukan sekadar bangunan; itu adalah pintu keluar dari kemiskinan. Ini bukan konstruksi, tapi pembebasan,” jelasnya.
Sementara dalam jangka pendek, sejumlah prioritas pembangunan infrastruktur pada 2026 masih akan difokuskan untuk mendukung target swasembada pangan, air, dan energi. “Pada 2026, karena ketahanan paling kuat ketika berakar di masyarakat, kami berencana membangun 12.000 lokasi irigasi, 600 proyek sosial-ekonomi , 700 proyek air minum, dan 80 fasilitas pengelolaan limbah, dan lain-lain,” kata Dody.
Dia menuturkan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga mengedepankan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mencapai hasil hijau, nyata, dan berkeadilan bagi ekonomi berkelanjutan. Meski demikian, Dody memberi catatan bahwa skema pembiayaan publik saja tidak cukup untuk menanggung beban pembangunan.
