spot_img

Obligasi Daerah DKI Rp3,5 Triliun Tuai Sorotan, Pramono Yakin APBD Mampu Menanggung

KNews.id – Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun pada 2027. Namun, rencana itu masih belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, obligasi daerah merupakan salah satu bentuk pembiayaan alternatif (creative financing) dengan melibatkan publik dalam membangun ibu kota. Dia pun meyakini, Pemprov DKI Jakarta tidak akan kesulitan membayar obligasi itu.

- Advertisement -

“Sebenarnya obligasi Rp 3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sebuah hambatan, dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikannya dengan baik, siapapun yang akan menjadi Gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya 7 tahun,” kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Pramono mengeklaim, pihaknya juga telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian untuk menerbitkan obligasi daerah pertama di Indonesia. Namun, ia mengaku siap untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal rencana penerbitan obligasi daerah.

- Advertisement -

“Apapun itu, sebagai Gubernur saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Kemendagri. Sehingga dengan demikian, pada waktunya nanti, saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar penerbitan obligasi daerah yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta tidak menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Karena itu, ia menilai, rencana penerbitan obligasi daerah perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ya itu (obligasi daerah) nanti kita kaji dulu, karena obligasi itu kan sama aja dengan berutang. APBD-nya mampu enggak untuk membayar utang itu. Jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Kalau enggak punya kemampuan membayar kan repot,” kata Tito usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat

(NS/RPB)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini