KNews.id – Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol). Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemadanan data Kemensos dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyaluran bantuan kepada KPM yang masuk dalam daftar tersebut ditangguhkan sementara untuk menjalani proses verifikasi dan pendalaman lebih lanjut.
Dari total 1.494.652 KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online, sebanyak 794.475 KPM juga tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). “Ada 1.494.652 keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online, berdasarkan data yang kami terima dari PPATK. Hari-hari ini kita sedang menelusuri dan mendalami,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2026.
Jumlah KPM Terindikasi Judol Meningkat Gus Ipul mengatakan, jumlah KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online tersebut meningkat dibandingkan hasil pemadanan data pada 2025. Pada tahun lalu, Kemensos menemukan hampir 600.000 KPM yang terindikasi memiliki transaksi terkait judi online. Saat ini, Kemensos masih melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap data terbaru dari PPATK.
Pemerintah menargetkan hasil pendalaman tersebut mulai dapat dipetakan pada pekan depan. “Kita sekarang sedang telusuri, mungkin minggu depan paling tidak kita sudah punya gambaran lebih jauh tentang hasil penelusuran. Nanti akan kita lihat dan akan kita sampaikan hasilnya,” jelas Gus Ipul. Kemensos juga akan melakukan pendalaman bersama PPATK serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan status dan kondisi penerima bansos yang masuk dalam daftar indikasi transaksi judi online. Menurut Gus Ipul, hasil verifikasi nantinya juga akan menjadi bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
“Mungkin mereka sudah tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial. Buktinya bantuan sosial digunakan untuk judi online. Maka itu kita dalami terus, sekaligus sebagai bagian dari pemutakhiran data,” ujarnya. Baca Juga: Mendagri Pastikan Data Kependudukan Jadi Basis Akurasi Penyaluran Bansos di Biak Numfor Kemensos Perkuat Edukasi kepada Penerima Bansos Selain melakukan verifikasi data, Kemensos terus memberikan edukasi kepada KPM melalui pendamping PKH dan pendamping sosial.
Edukasi tersebut ditujukan agar penerima bansos menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat juga diingatkan untuk meningkatkan literasi digital dan tidak memberikan atau membiarkan rekening pribadi dimanfaatkan pihak lain untuk aktivitas yang melanggar hukum.
“Jangan sembarangan, misalnya diajak (atau) dimanfaatkan orang lain rekeningnya. Ini terus kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada KPM lewat pendamping-pendamping sosial. Ini kita lakukan terus-menerus,” kata Gus Ipul. Penyaluran Bansos Tahap Ketiga 2026 Di sisi lain, Kemensos saat ini tengah menyalurkan bansos PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako untuk periode Juli-September 2026.
Pada periode tersebut, pemerintah menetapkan 15.215.415 KPM BPNT dan 8.359.853 KPM PKH sebagai sasaran penerima bantuan. Baca Juga: Cara Mencairkan Bansos PKH dan BPNT Agustus 2026 Lewat Bank atau Kantor Pos, Ini Langkahnya! Penyaluran bansos tahap ketiga 2026 telah dimulai sejak 20 Juli dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. “Penyaluran bantuan sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari tujuh juta KPM disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta KPM untuk bantuan sembako,” kata Saifullah.
Berdasarkan data sasaran Kemensos per 6 Agustus 2026, terdapat 23.575.268 KPM yang menjadi sasaran penerima PKH dan BPNT untuk periode Juli-September 2026. Dengan adanya proses pemadanan dan verifikasi data, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat semakin tepat sasaran sekaligus memastikan bantuan digunakan sesuai dengan tujuan program.
