spot_img

Gara-gara Singgung Percepatan Pemilu 2029, Budi Arie Dilaporkan ke Bareskrim

KNews.id – Jakarta – Rabu (2/9/2026) sejumlah orang yang mengaku sebagai bagian dari Relawan Gerakan Cinta Prabowo mengadukan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri. Laporan ke polisi ini diadukan Relawan Gerakan Cinta Prabowo terkait pernyataan Ketum Projo, Budi Arie Setiadi yang menyinggung soal potensi percepatan Pemilu sebelum 2029.

Mantan Menteri Koperasi yang dicopot Presiden Prabowo, September 2025 lalu ini dilaporkan ke Polisi terkait dugaan makar usai pernyataannya yang menjadi viral tersebut. Sebelum dilaporkan ke polisi usai pernyataan soal percepatan Pemilu 2029 ini, Budi Arie Setiadi juga memiliki sederet rekam jejak kontroversinya.

- Advertisement -

Rabu (2/9/2026) Kuasa Hukum Relawan Gerakan Cinta Prabowo, Doni Hendrasanto, kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta mengatakan, “Sore hari ini kita baru selesai membuat laporan pengaduan masyarakat di Bareskrim dan sudah diterima sore ini. Laporan tersebut terkait acara Projo di sebuah resto.”

Dalam aduan masyarakat (dumas) tersebut, Doni menyebut pihaknya menyematkan Pasal 193 juncto Pasal 246 KUHP terkait tindak pidana penghasutan makar untuk menggulingkan pemerintah.

- Advertisement -

“Itu kegiatannya adalah yang kita laporkan adalah upaya, dugaan upaya melakukan makar dan penghasutan.

Sesuai dengan yang kita laporkan pasal 193 juncto pasal 246 KUHP. Dan telah diterima dengan baik oleh pihak penyidik dari Dittipidum Bareskrim,” tutur dia. Menurut Doni, meski Budi Arie telah meminta maaf, yang bersangkutan tidak menarik ucapannya yang sempat membuat gaduh saat berbicara di samping Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Ya, kalau permintaan maaf itu haknya dari Saudara BA, ya. Tetapi kita juga ada pernyataan dia yang tidak akan mencabut keterangannya itu. Saya juga bingung.

Di satu sisi tidak akan mencabut keterangannya, di satu sisi meminta maaf. Ya sudah, kami laporkan saja di Bareskrim,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Doni berharap laporannya itu dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

“Iya, Dumas, Dumas (Pengaduan Masyarakat). Karena memang ada beberapa yang harus disinkronisasi untuk pengenaan pasal-pasalnya. Namun apapun namanya, tetap sudah diterima,” ucapnya.

- Advertisement -

Permintaan Maaf

Sementara itu, Budi Arie telah menyampaikan klarifikasi terkait potongan video tersebut. Ia mengutarakan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak berkenan.

“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisis saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie dalam unggahannya di media sosial pribadinya pada Rabu (26/8/2026).

“Pernyataan dan analisis tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi saya. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkait dengan Bapak Joko Widodo,” lanjut Budi Arie.

Budi Arie juga menegaskan siap menerima konsekuensi atas pernyataannya itu.

“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut,” ujar dia.

Sederet Kontroversi Budi Arie

Sosok Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo ini pernah menjadi menteri di era Jokowi dan Prabowo.

Di era Jokowi, Budi Arie menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).

Selanjutnya, Prabowo juga melantik menjadi Menteri Koperasi, hingga terkena reshuffle kabinet September 2025 lalu.

Berikut sederet kontroversi Budi Arie mulai dari ketika menjabat menteri di era Jokowi, Prabowo, hingga terakhir pernyataannya soal percepatan Pemilu 2029.

1.Video Pernyataan Percepatan Pemilu 2029 Viral

Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya potongan video Budi Arie Setiadi saat berbicara di hadapan Jokowi dan sejumlah audiens.

Video tersebut memicu gelombang spekulasi politik.

Dalam rekaman itu, mantan Menteri Koperasi tersebut mengajak audiensnya untuk tidak terpaku pada skenario Pemilu 2029. Ia bahkan mengaku telah membisikkan insting politiknya secara langsung kepada Jokowi.

“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau.

Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan  “Siap!” dari audiens.

Lebih jauh, Budi Arie mendeskripsikan kondisi masyarakat saat ini sebagai sebuah anomali.

Ia membandingkan dinamika sosial dan ekonomi saat ini dengan patahan sejarah pada masa transisi Orde Baru ke era Reformasi 1997-1999.

“Potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” ucap Budi Arie.

2. Perempuan Lebih Kejam dari Laki-Laki 

Pada Juni 2024 lalu, Budi Arie menuai kontroversi saat berkomentar terkait kasus pembakaran yang dilakukan oleh Briptu FN terhadap suaminya, Briptu RDW, yang dipicu oleh judi online.

Waktu itu, Budi sempat menyebut perempuan lebih kejam dari laki-laki.

“Ternyata perempuan lebih kejam dari laki-laki. Ini tanpa stereotip gender, tapi istrinya yang membunuh suaminya yang polisi,” ujar Budi.

3. Tidak Tahu Kebenaran Akun Fufufafa

Saat masih menjadi Menteri Kominfo, Budi Arie sempat memberi pernyataan tidak mengetahui kepemilikan akun Fufufafa yang viral di media sosial.

Ia mengklaim bahwa akun yang sering menulis komentar bernada negatif kepada Prabowo Subianto itu bukan milik Gibran Rakabuming Raka.

“Bukanlah, bukan (akun Gibran),” kata Budi

4. Mantan Anak Buah di Komdigi Lindungi Judol

Saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie merasa dikhianati oleh mantan anak buahnya, T dan AK yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online.

Diketahui, T dan AK serta sejumlah pegawai Komdigi menjadi operator bandar judi online.

5. Judi Online Dikenakan Pajak 

Budi Arie juga sempat menuai polemik setelah diduga mengusulkan penerapan pajak judi online.

Hal ini bermula saat dirinya melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI dan mengatakan bahwa judi online termasuk kejahatan transnasional karena server situsnya di luar negeri seperti Kamboja dan Filipina.

6. Artis Bisa Jadi Duta Anti Judi Online

Sekitar Agustus 2023, ada sejumlah publik figur yang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan promosi judi online (judol) melalui konten-konten di media sosial. Di antaranya sempat mencatut nama aktris Wulan Guritno.

Menanggapi hal tersebut, Budi Arie yang waktu itu menjadi Menkominfo kemudian mengusulkan agar Wulan Guritno dijadikan sebagai duta judi online.

(NS/TRB)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini