KNews.id – Jakarta – Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi terhadap Kabinet Merah Putih dalam enam bulan mendatang.
Menurut dia, evaluasi akan memberi perhatian khusus untuk menteri atau wakil menteri yang bekerja tidak efisien, ketahuan korupsi atau kurang gesit dalam bekerja. “Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, (sekitar bulan Maret tahun depan, April tahun depan). Setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi,” ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
“So ini kalau dalam enam bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup atau kurang berdaya atau mungkin lelah atau kurang tenaga ya bisa ngerti kan. Akan dievaluasi. Dan dia orangnya tegas. Orangnya tegas, saya kira banyak yang sudah tahu. So itu yang saya maksud,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Hashim mengakui jika Kabinet Merah Putih yang memiliki 48 kementerian merupakan kesatuan yang gemuk.
Namun sebut dia, pemerintah memasang target yang maksimal untuk seluruh kementerian yang ada. Hashim juga mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat soal besarnya jumlah kabinet saat ini. “Ada dua komentar ke saya dari masyarakat. Satu, kok jumlah menteri perempuan kok sedikit. Ini saya sampaikan. Ini ada yang saya sampaikan, Tapi kedua, adalah kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost little output,” jelas Hashim.
Oleh karenanya, ia menekankan penting bagi Prabowo untuk melakukan evaluasi kinerja kabinet secepat mungkin. Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri pada Senin (21/10/2024). Prabowo sendiri sudah mengajak para menterinya untuk mengikuti sidang kabinet paripurna pertama di Kantor Presiden pada Rabu.
Dalam paparan di sidang kabinet perdana itu, Prabowo mengajak para menteri untuk bekerjasama dengan baik sebagai tim. Presiden ke-8 RI itu pun menekankan pentingnya memaksimalkan potensi dalam negeri Indonesia untuk pelayanan dan kemakmuran masyarakat.