KNews.id – Jakarta, Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, ia tidak menaruh kecurigaan terhadap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi menyusul penyelidikan kasus blending pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terjadi pada 2018-2023. “Ya, kalau ada kecurigaan sudah digebuk (sejak) dulu,” ungkap Jokowi saat berada di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).
Jokowi bicara soal manajemen Pertamina dan korupsi
Jokowi menjelaskan bahwa Pertamina, sebagai perusahaan besar yang berada di bawah naungan BUMN, memerlukan manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat bagi manajemen, termasuk direksi dan komisaris.
“Dilihat oleh menteri BUMN, dilihat oleh menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses. Tidak bisa, apa semuanya secara ujug-ujug,” katanya. Jokowi juga menegaskan bahwa pengelolaan aset Pertamina sangat besar sehingga kasus yang muncul harus diselidiki secara menyeluruh.
“Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 2023, ya diproses saja. Sesuai dengan proses hukum yang ada,” tegasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, sepengetahuannya bahwa semua produk Pertamina telah diverifikasi dan diperiksa kelayakannya untuk dijual oleh Lemigas.
“Jadi semuanya ada proses. Produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apa pun namanya nyelewengan itu bisa aja, terjadi,” jelasnya. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya kecolongan terkait kasus yang baru terungkap pada tahun 2025, Jokowi menilai hal tersebut berkaitan dengan manajemen yang telah dijelaskan sebelumnya.
“Ya, sekarang ini manajemen besar ya, manajemen besar, manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail,” tutupnya.
