Oleh: DHL, Mujahid 212
KNews.id- Contoh terhadap Eks Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ,Jauh daripada mereka sebelumnya ada Menteri Agama Romi/ Romahurmuzi, ketiga orang menteri ini sudah mendapatkan vonis Pengadilan Tipikor dengan status terpidana koruptor.
Namun pada beberapa temuan publik terkait dugaan adanya perilaku korupsi atau setidaknya dugaan gratifikasi yang santer diberitakan oleh banyak media, malah para pelakunya justru semakin eksis dalam keseharian kegiatan mereka pada dunia politik praktis bahkan berbuah jabatan publik justru mereka dapatkan.
Beberapa orang dapat diidentifikasi sebagai orang yang banyak dibicarakan oleh publik sebagai terpapar isu rasuah namun mendapatkan jabatan empuk seperti Ahok mendapat jatah Komisaris Utama Pertamina dan Luhut Binsar dengan isu Pandora papers juga statemennya sendiri ia mengatakan berbisnis PCR, namun beberapa jabatan malah ditambah oleh Jokowi kepada dirinya.
Lalu ada Airlangga Hartato yang Ketum Golkar yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Kemudian terpapar korupsi lainnya ada Muhaimin Ketum PKB. dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN bahkan ketiga Ketum Partai ini malah berani mengusulkan atau mewacanakan agenda inkonstitusional yaitu berharap undur Pemilu 2024 atau dengan kata lain agar masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
Maka perbedaan yang menyolok ini membuktikan Jokowi bukan pemimpin yang adil karena tidak imparial. Sepertinya Jokowi punya kepentingan pilah – pilih penegakan hukum, ia dapat berlaku tegas kepada subjek yang mungkin saja karena bukan pilihannya atau basisnya tidak kuat didalam dukungan terhadap politik pemerintahan dirinya.
Maka akhirnya sikap Jokowi bisa jadi akan membuat sebagian orang atau sekelompok orang banyak yang membencinya dan pada sebuah momentum mungkin menjelma menjadi musuh yang mengerikan bagi seorang eks Presiden RI atau Jokowi.
Karena beberapa kelompok yang mengharapkan keadilan dan kepastian hukum dari Presiden Jokowi namun faktanya mereka tidak dapatkan, yang ada justru suka-suka atau tebang pilih, saat ini pihak pemerhati politik hukum atau penegakan hukum bisa saja saat ini mereka masih dapat menahan “gelombang ” protesnya oleh karena posisi Jokowi selaku presiden, namun setelah jabatan Jokowi dan para menteri kesayangan Jokowi berakhir, bisa saja menjadi sasaran kemarahan tak terkontrol, termasuk dari masyarakat yang merasa didzolimi. (AHM)
