Maka itu, DPR seharusnya memanggil Menteri Keuangan dan Presiden untuk minta penjelasan terkait realisasi defisit APBN yang jauh melenceng tersebut.
“Di mana peran DPR? Apa gunanya DPR? Semua ini terkesan ada pembiaran dan kesengajaan pemiskinan,” ujar Anthony.
Pemerintahan Jokowi tentu tak terima jika dikatakan, sebagai hasil dari rapat dan studi banding di hotel masalah kemiskinan hanya disimpan pada tumpukan diagram dan persamaan (meminjam kata-kata Einstein tadi) dan tak dientaskan. Sebab, pemerintah sudah menganggarkan Rp500 triliun yang bisa didapatkan oleh orang miskin Rp19 juta per orang.
Namun sayang, faktanya justru membenarkan kata-kata Einstein itu di mana angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi. Uang ratusan triliun untuk mengentaskannya, mengutip Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, hanya dapat menurunkan tingkat kemiskinan 0,6 persen. Suatu angka yang sangat rendah. Jauh panggang dari api! (Ach/Inl)