Diduga kuat semua kebijakan Jokowi tidak bisa lepas atas arahan LBP. Celakanya indikasi arah politik LBP atas kendali taipan (oligarki)
LBP sangat percaya diri bisa memelihara pimpinan Parpol menjadi koalisi gemuk dalam Kabinet Jokowi Indonesia Maju.
Kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa pimpinan parpol harus merapat berkoalisi dengan kekuasaan dan harus menjalankan komando perintahnya.
Angan angan LBP ingin menguasai panggung politik kekuasaan untuk selama mungkin, kalau bisa seumur hidup. Kekuasaan adalah kenikmatan tiada tara yang sudah lama diimpikan LBP dan kini sudah ada dalam genggamannya.
LBP terus berlindung dalam legalitas hirarki kekuasaan bahwa semua komando perintahnya atas persetujuan Presiden.
Sehingga meskipun bukan ketum partai terbukti mampu mengendalikan memimpin parpol-parpol koalisinya dengan digdaya.
