Izin Pemotongan Upah Dinilai Berpotensi Memperuncing Konflik Buruh dan Pengusaha

KNews.id-Aliansi serikat buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit bernama Dialog Sosial Sektoral (DSS) kembali buka suara soal izin pemotongan upah terhadap buruh di industri padat karya yang berorientasi ekspor. Koordinator DSS, Emelia Yanti Siahaan mengatakan aturan itu dapat mendorong konflik antara pihak buruh dan perusahaan.

“Terbitnya aturan ini justru memperuncing potensi konflik antara serikat buruh dan pengusaha,” ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (20/3).

Seperti diketahui, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk memotong gaji buruhnya hingga 25 persen.