KNews.id- Kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo melebar ke mana-mana. Bahkan Markas Besar atau Mabes Polri kini dalam sorotan. Apalagi nyaris sebulan penembakan Brigadir J terjadi baru ditetapkan tersangka Bharada E.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut adanya potensi “Geng Penjahat” di instiusti Polri, Senin (8/8). Teguh meminta adanya penyelidikan terkait hal itu saat diwawancarai Kompas.TV dalam acara Sapa Indonesia Pagi.
Hingga kini, pemeriksaan Tim Inspektorat Khusus (Irsus) Polri atas kematian Brigadir J menyeret hingga 25 personel polisi. Dari perwira tinggi, menengah hingga tamtama. Bagi Teguh, kasus ini telah menunjukkan adanya “satu solidaritas ngawur”.
“Jadi tindakan pelanggaran kode etik ini terstruktur, masif dan sistematis,” katanya.
Teguh lantas menjelaskan lebih lanjut, letak sistematisnya terletak pada penghilangan sepaket barang bukti. Sementara itu, disebut terstruktur karena melibatkan “jenderal bintang dua, sampai pada tamtama.” Adapun disebut bahwa kasus Brigadir J ini masif karena melibatkan berbagai kesatuan.
“Jadi saya melihat sepertinya ada geng ini, dalam tanda kutip geng kejahatan di institusi kepolisian,” tegas Teguh.
Ia lantas menjelaskan bahwa kini sedang Tim Khusus bentukan Kapolri meneliti 25 orang yang terseret dalam kasus, apakah termasuk dalam satgasus.
“Dan saya mendengar info, ada upaya perlawanan dari luar yang juga harus diteliti, diantisipasi oleh Polri. Mungkin masih ada keterlibatan pihak lain,” imbuh Teguh.
IPW mencurigai adanya “geng” karena Pasal 340 untuk menjerat tersangka Bharada E dalam kasus ini yang digunakan untuk menjerat pelaku merupakan pembunuhan berencana.
“Artinya, antara niat mau membunuh dengan matinya Brigadir J itu ada jeda waktu, sempat merencanakan, mempersiapkan, ini melibatkan siapa, apa motifnya?” terang Teguh.
Ia menyebut 25 orang yang bersedia “tenggelam” bersama Ferdy Sambo sebagai tindakan yang tak rasional.
“Ini nggak rasional menurut saya. Ada sesuatu yang melatarbelakanginya, apakah kepentingan, kekuasaan, atau gerakan-geakan apa di dalamnya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, IPW meminta perhatian Kapolri, Kompolnas dan Komisi III DPR serta Presiden RI untuk mengusut potensi adanya “Geng Penjahat” di institusi Polri.
“Jadi memang Brigardir J jadi martir untuk membuka adanya kelompok yang jahat ini,” tandasnya.
Kata Mahfud MD terkait Mabes Polri
Menko Polhukam, Mahfud MD, angkat bicara terkait perkembangan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Menurut Mahfud MD, kasus yang awalnya penuh misteri itu kini menunjukkan kemajuan signifikan.
Hal itu lantaran permasalahan politik dan hierarki yang disebut Mahfud MD sebagai psikopolitis dan psikohierarkis sudah bisa dieliminir.
Caranya adalah dengan bedol desa, memindahkan banyak polisi yang terkait kasus pembunuhan Brigadir J agar tidak ada kepentingan yang saling menyandera.
Terutama soal hierarkis yang berhasil diputus lewat pemindahan atau mutasi 15 perwira yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Saksi kunci, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E pun menjadi berani bicara.
Meski berstatus tersangka, Bharada E bersedia menjadi justice collaborator.
Kesaksian Bharada E tentang kejadian di rumah dinas Kadiv Propam, Kompleks Polri, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022) itu menjadi sangat penting.
“Seperti ada yang saling sandera, kemudian Bharada E di bawah penguasaan orang yang berkepentingan. Kemudian yang harus diperiksa dan harus memeriksa itu orangnya jabatannya beda.”
“Maka Kompolnas mengusulkan bedol deso. Bedol deso itu artinya buang dulu orang-orang di situ. Dan ternyata jalan kan sesudah dipindahkan,” kata Mahfud MD di acara Kompas Petang Kompas TV, Minggu (7/8/2022).
Mahfud MD juga bicara tentang psikopolitik yang terkuak berkat kasus Brigadir J.
Menurutnya, berbagai kepentingan di Mabes Polri perlu segera diselesaikan agar tidak menyandera kepentingan bersama yaitu tugas pokok Polri.
“Yang kedua (psiko) politisnya saya kira ramailah. Para pengamat menyebut di Mabes Polri itu ada sub-Mabes, sub-Mabes, yang saling bersaing, mau saling menyandera dan saling menyerang dan sebagainya. Nah itu yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Soal perkara politik di tubuh Polri juga disampaikan Mahfud MD dengan memberikan contoh sikap acuh tak acuh DPR.
Menurutnya, untuk kasus sebesar pembunuhan Brigadir J, biasanya DPR sudah sibuk memanggil berbagai pihak untuk meminta kejelasan.
Pasifnya DPR, menurut Mahfud MD, adalah bagian dari masalah psikopolitik di Mabes Polri.
“Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana enggak ada tuh.”
“Itu bagian dari psikopolitis. Politis adanya mabes di dalam mabes itu yang punya aliansi sendiri-sendiri,” kata Mahfud MD. (AHM/trbnews)
