KNews.id- Kabar bahwa pegawai Kedutaan Besar Jerman yang berkunjung ke markas FPI beberapa waktu lalu adalah seorang intelijen, merupakan insiden besar bagi hubungan kedua negara.
Kabar ini kali pertama didengungkan oleh Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan. Berdasarkan penelusurannya, Susanne Hall bukan seorang diplomat, melainkan pegawai Badan Intelijen Jeman, ‘Bundesnachrichtendienst’ (BND).
Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana menilai, jika info ini benar, maka akan menjadi insiden yang besar bagi kedua negara.
“Bila info ini benar ini tentunya merupakan insiden besar dalam hubungan antara Jerman dan Indonesia,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Ahad (27/12)
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini mengatakan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh suatu ublic seharusnya tidak terungkap oleh pemerintah setempat.
“Bila terungkap, maka ublic setempat akan melakukan tindakan yang tegas terhadap ublic yang melakukan mata-mata,” katanya.
Menurutnya, agen intelijen Jerman yang terekam di kamera ublic media tidak cukup hanya dipulangkan oleh Kedubes Jerman, bahkan Kemlu tidak cukup dengan memanggil Dubes ad interim Jerman.
“Kemlu tidak seharusnya menerima ublic dubes ad interim secara naif. Kemlu harus melakukan protes keras bila perlu Dubes Jerman diusir (persona non grata) dari Indonesia,” tegasnya lagi.
“Kemlu di bawah pemerintahan Jokowi jangan sampai dipersepsi oleh ublic tidak setegas ketika Kemlu berada di bawah pemerintahan SBY,” tandasnya. (AHM)
