KNews.id – Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari angkat bicara soal pembentukan kabinet bayangan, di mana ia didapuk sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Ia menjelaskan, kabinet bayangan merupakan upaya menghadirkan mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Feri, gagasan tersebut bukan untuk menggantikan pemerintahan yang sah. Melainkan memperkuat fungsi kontrol agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai konstitusi. Feri menjelaskan, setiap kementerian di Kabinet Bayangan diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip konstitusi.
“Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi, ke arah itulah kementerian bayangan ini hendak didirikan, sebagai chek and balances pemerintahan yang sedang bekerja,” ujar Feri, dikutip Rabu (29/7).
Ia menuturkan, konsep kabinet bayangan sejatinya bukan sesuatu yang baru dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara. Model tersebut selama ini dikenal luas dalam sistem pemerintahan parlementer sebagai instrumen untuk mengawasi, sekaligus memberikan alternatif kebijakan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
“Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang carut marut ini,” tegas Feri.
Ia tak memungkiri, kondisi tata kelola pemerintahan saat ini menjadi alasan mengapa mekanisme pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu diperkuat.
“Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara,” pungkasnya.
