KNews.id- Joe Biden terpilih sebagai Presiden AS ke-46 usai mengalahkan Trump. Kebijakan luar Joe Biden akan berpengaruh terhadap negara-negara lain terutama Indonesia.
Menurut pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, prinsip kehati-hatian dalam isu hak asasi manusia (HAM) patut diperhatikan Indonesia usai terpilihnya Joe Biden menjadi Presiden AS.
Joe Biden yang lahir dari Partai Demokrat, biasanya lebih peduli terhadap pelanggaran HAM oleh negara lain. Bila nantinya Indonesia dianggap terbukti melakukan pelanggaran HAM, bukan tidak mungkin akan kesulitan menjalin kerja sama dengan AS.
“Kita bisa diembargo, tidak diperkenankan membeli suku cadang alutsista dari AS. Model-model kayak begitu lah,” kata Hikmahanto Juwana, Ahad (7/11).
Hikmahanto mengatakan, meski penekanan terhadap HAM belum menjadi kebijakan sah AS setelah dipegang Joe Biden. Namun dia dapat memastikan Joe Biden akan memperhatikan isu-isu tersebut.
“Biden itu pasti konsentrasi terhadap isu dalam negeri karena masyarakatnya terpecah saat ini. Mereka harus konsolidasi dulu. Yang penting itu,” katanya.
Sementara itu, dikutip dari BBC, Presiden terpilih Joe Biden akan memperbaiki hubungan yang tegang dengan para sekutu, terutama dengan NATO serta bergabung kembali dengan aliansi global.
Pemerintahan Biden juga akan kembali ke Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan berusaha untuk memimpin penanganan pandemi virus corona yang mewabah saat ini. Dalam kampanyenya, Biden membingkai tugas ini sebagai langkah besar untuk menyelamatkan citra Amerika yang rusak.
Dan menggalang kekuatan demokrasi untuk melawan apa yang dipandangnya sebagai peningkatan gelombang otoritarianisme. Berbicara tentang substansi, Joe Biden akan menjadikan perang terhadap perubahan iklim sebagai prioritas serta bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris.
Yang merupakan salah satu kesepakatan internasional yang dibuang Donald Trump. Joe Biden mengatakan dia siap untuk bergabung kembali dengan perjanjian internasional lain yang ditinggalkan oleh Presiden Trump.
Yaitu kesepakatan yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan menurunkan program nuklirnya. Dan berbagai kebijakan luar negeri lainnya yang ditinggalkan Presiden Trump. (FHD)
