Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)
KNews.id- Dalam kondisi apabila negara terus memburuk , demi alasan keamanan dalam negeri dan ancaman dari asing, Jokowi harus segera untuk mengeluarkan Surat Perintah Pemulihan Keamanan dan Atasi Ancaman Asing. Sebagai jaminan keamanan negara tetap terkendali dari bahaya dan ancaman negara yang makin membesar.
Jokowi bisa aman serahkan Surat Pemulihan Keamanan tersebut ke Panglima TNI sekaligus sebagai Penguasa transisi. Dalam kondisi darurat dan jalan cepat tinggalkan jalan konstitusi lewat Triumvirat adalah sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut  triumvir ( jamak: triumviri).
Jalan TRIUMVIRAT ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, tetapi dalam kenyataan hal ini jarang terjadi. Cara ini memang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan tiga pemimpin yang berbeda, yang semuanya mengklaim sebagai pemimpin tunggal.
Pendapat dari beberapa tokoh Poros Perubahan, sistem dan proses melalui TRIUMVIRAT terlalu lama dan juga sangat rawan perpecahan dan campur tangan Oligarki yang terang benderang telah menjadi musuh rakyat . Rakyat sudah pada puncak kemarahannya untuk melawan dan Indonesia harus bersih dari kekuasaan Oligarki.
Panglima TNI bisa ambil alih untuk terapkan atau memberlakukan Darurat Militer ( bukan Darurat Sipil ) dengan alasan untuk atasi keamanan dalam negeri dan ancaman asing) sehingga Panglima punya landasan hukum.
Panglima TNI yang menjabat sebagai Penguasa darurat bisa seperti perjalanan penerima mandat Super Semar saat ini dengan proses konstitusi berjalan dalam kondisi darurat
Penguasa darurat bisa menjelma sebagai Presiden transisi ini yang memiliki atau mempunyai  kewenangan untuk membentuk Kabinet Darurat. Angkat orang orang potensial dan profesional untuk jabat menteri. Satukan tokoh reformasi jilid dua, yang memiliki integritas, jujur dan profesional : gabungan dari tokoh sipil dan militer untuk mempercepat atau benar benar mampu mengamankan Pilpres 2024 tanpa keterlibatan tangan hitam Oligarki.
Dalam Kabinet Darurat ini tidak perlu ada Wapres ( seperti saat BJ Habibie gantikan Soeharto). Presiden darurat dengan mandat rakyat segera keluarkan, dekrit kembali ke UUD 45. Dan batalkan semua UU yang merugikan rakyat dan negara. Segera tempatkan Polri di bawah Menhankam, bukan di bawah langsung Presiden.
Tarik kekuatan dari semua angkatan masuk dalam kabinet darurat untuk, jaga kekuatan TNI tetap kompak menyelamatkan Indonesia. Nuansanya akan hampir sama kembalinya negara RIS ke NKRI. Sehingga pelaksanaan Pemilu mendatang sudah kembali pada jalur konstitusi sesuai UUD asli. Gagasan ini hanya sekedar wacana dari banyak opsi kalau keadaan negara terus memburuk karena terjadinya gelombang people power atau Revolusi.
Kemungkinan munculnya gerakan People Power atau Revolusi jangan dimaknai makar atau menentang pemerintah yang syah. Karena apapun dalilnya kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Dan semua yang akan terjadi akibat dari tata kelola rezim sendiri yang sudah jauh menyimpang dari kiblat bangsa. Dan rakyat hanya ingin menyelamatkan Indonesia. (AHM)
