KNews.id – Jakarta – Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, melontarkan kritik terhadap konstruksi perkara yang dihadirkan pada persidangan.
Perwakilan tim kuasa hukum Febrie Adriansyah mengungkapkan pola pembuktian yang dibangun dalam persidangan kerap kali menghubung-hubungkan suatu kejadian yang dinilai tidak memiliki keterkaitan substansial. Mereka mencontohkan adanya temuan perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang dikaitkan secara langsung dengan investasi pada periode waktu yang berbeda.
”Dalam dua hari sidang terakhir ini kita menemukan ada indikasi praktik cocoklogi. Jadi ini yang kami kritik sejak awal, tuduhannya dibangun berdasarkan asumsi, spekulasi, dan cocoklogi begitu,” ujar Febri Diansyah kepada awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Lebih lanjut, mereka menjelaskan dinamika persidangan turut mencatat adanya penarikan narasi terkait persoalan di salah satu BUMN yang dihubungkan dengan kewajiban pembayaran perusahaan swasta. Pihak kuasa hukum menilai peristiwa-peristiwa tersebut ditarik seolah-olah menjadi bentuk pemberian kepada klien mereka.
Padahal, menurut penjelasan tim hukum, penanganan permasalahan tersebut berada di luar konteks yang dituduhkan, bahkan sebagian persoalan telah diselesaikan melalui jalur tata usaha negara di instansi berwenang. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan agar penegakan hukum pidana tidak dijalankan dengan metode asumsi dan spekulasi semata.
”Misalnya ada perkara tekstil pada 2020 atau 2021, tetapi kemudian dihubung-hubungkan seolah-olah terkait dengan sebuah investasi yang terjadi pada 2024, enggak ada sambungannya sama sekali,” ungkap Febri.
Kubu Febrie Adriansyah menegaskan, apabila metode pencocokan peristiwa yang tidak akurat terus dibiarkan, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi penegakan hukum secara luas. Risiko pencatutan nama atau sekadar momen kebersamaan dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk menjerat pejabat yang sedang bertugas.
Dalam hukum pidana, pembuktian ditekankan harus berstandar tinggi demi menjaga prinsip keadilan serta proses hukum yang semestinya (due process of law). Tim kuasa hukum menilai penanganan perkara ini tidak hanya berdampak pada nasib klien mereka, tetapi juga berpotensi memengaruhi upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.






