Menurut dia, jumlah warga yang melapor di posko Balai Kota DKI jauh dibawah pengaduan lewat aplikasi Jakarta Kini (Jaki). Aplikasi tersebut baru dirintis pada era gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Adapun pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov DKI juga memiliki kanal pengaduan Qlue. Hanya saja, aplikasi tersebut milik swasta.
Andriansyah mencatat, jumlah aduan Jaki merekam setidaknya 100 laporan per hari. “Untuk meja aduan, di mana paling banyak aduan disampaikan dari wilayah Jakarta Pusat, dan sama usulan yang paling banyak terkait bantuan sosial,” katanya.
Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono pun sempat berinteraksi dengan warga yang mengadukan masalah di lingkungan tempat tinggalnya. Mulai masalah banjir, sertifikat tanah, hingga persoalan izin mendirikan bangunan (IMB).
“Masalah IMB, terus ada yang IMB belum bisa terbit karena ketahuan aturan ya. Tapi dicek sudah bisa,” kata Heru di Balai Kota DKI, Kamis (20/10/2022).
